Pemerintah Butuh Rp 3.700 triliun Tangani Perubahan Iklim, Duitnya dari Mana?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mencatat, kebutuhan mitigasi penanganan perubahan iklim di Indonesia mencapai Rp 3.700 triliun pada 2020 hingga 2030 mendatang. Rinciannya, angka pembiayaan ini setara Rp343 triliun per tahun.

"Kementerian Keuangan telah mengestimasi biaya mitigasi akumulatif Indonesia dari tahun 2020 sampai 2030 tidak akan kurang dari Rp 3.700 triliun atau sebesar Rp343 triliun per tahun," ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Indra Darmawan dalam acara Indonesia Banking and Finance Summit 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (27/2/2023).

Meski demikian, kemampuan pembiayaan pemerintah kurang dari 20 persen per tahun. Sehingga masih terdapat defisit Rp241 triliun per tahun.

"Jadi, ada defisit sekitar Rp 241 triliun (per tahun)," ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintah berharap dukungan dari sektor swasta untuk mengatasi persoalan penanganan perubahan iklim di Indonesia. Antara lain dengan menyalurkan pembiayaan terhadap proyek-proyek investasi ramah lingkungan (hijau).

"Di sini mungkin kita bisa dituntut untuk bisa lebih inovatif, lebih agresif lagi untuk bisa berkontribusi di pembiayaan. Sektor perbankan memiliki peran penting investasi hijau, untuk mengembangkan produk dan layanan pembiayaan hijau di Indonesia. Beberapa produk pembiayaan hijau yang sudahada antara lain kredit investasi green, green bond, green insurance, dan lainnya," tukasnya.

Perubahan Iklim jadi Tantangan Baru Setelah Covid-19

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan nyata selain pandemi Covid-19 yang dihadapi seluruh dunia. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan manusia dan kehidupannya sangat berpengaruh pada tantangan pengendalian perubahan iklim tersebut.

"Kita semua memahami bahwa climate change tantangan yang akan memberikan implikasi yang luar biasa besar bagi manusia dan kemanusiaan. Apabila Bumi meningkat suhunya diatas 1,5 derajat Celcius, implikasinya akan sangat luar biasa," kata Sri Mulyani dalam Conference Green on Green: Embarking New Trend of Environmental Economics, Sabtu (21/08).Upaya untuk menghindari konsekuensi yang katastropik tersebut dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia. Termasuk Indonesia, yang salah satunya melalui penandatanganan Paris Agreement.

Indonesia telah menandatangani Paris Agreement dengan tekad untuk menurunkan kontribusi CO2 dengan upaya sendiri sebesar 29 persen. Apabila mendapatkan dukungan internasional, Indonesia akan berupaya menurunkan emisi CO2 sebesar 41 persen.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com