Erick Thohir: Tak Mungkin Negara Aman Kalau Banyak Pengangguran

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menilai kondisi ketenagakerjaan menjadi salah satu penentu keamanan negara. Utamanya pada aspek pembukaan lapangan kerja.

Erick melihat semakin banyaknya lapangan kerja yang hadir, maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah. Sama halnya dengan jika lapangan kerja minim, otomatis semakin banyak pengangguran.

"Ingat, tidak mungkin negara ini aman kalau banyak pengangguran. Tidak mungkin negara aman kalau kesenjangan makin jauh," kata dia dalam Webinar Investor Appreciation Night & Market Outlook 2023, Kamis (19/1/2023) malam.

Sebagai salah satu solusinya, maka pembukaan lapangan kerja menjadi hal mutlak yang perlu diambil. Pada sisi ini, Erick menilai ada peran BUMN.

Sebut saja, intervensi pemerintah untuk menciptakan pengusaha baru. Nantinya, akan semakin banyak membuka lapangan kerja. Guna mendorong hal itu, Himpunan Bank Negara (Himbara) berperan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Karena itu pemerintah intervensi ciptakan pengusaha baru. Himbara kita ditugasin untuk KUR itu hampir 92 persen nilainya dari Rp 308 Triliun, (himbara meapat porsi), Rp 280 triliunan. Kita dorong," kata dia.

"Karena supaya ada ekuilibrium, jangan yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Besar makin besar, jadi global player, yang kecil naik (menjadi) kecil-menengah, yang ultra mikro jadi UMKM," sambung Erick.

Lebih lanjut, Erick Thohir menerangkan ada upaya lainnya dari pemerintah untuk melibatkan pengusaha dalam negeri utamanya UMKM. Ini diwujudkan lewat adanya e-catalog pemerintah.

"Jadi bagaimana pengadaan pemerintah pusat dan daerah diteken untuk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) lokal. Pertanyaannya kenapa? Supaya indutrialisasi disini," ungkapnya.

Dia mengaku, pihaknya di BUMN juga mendorong pengadaan di BUMN untuk melibatkan UMKM. Sebelumnya, perusahaan pelat merah bisa menunjuk langsung dalam sebuah proyek pengadaan, namun kali ini sudah diperketat.

"Dengan Permen (Peraturan Menteri) baru gak boleh, bahwa pengadaan dibawah Rp 200 juta, ini beda sama e-catalog pemerintah ya, (belanja BUMN) harus UMKM, dan angkanya lumayan, Rp 28 triliun," paparnya.

Pengadaan ini yang dijalankan melalui Pasar Digital UMKM atau PaDi UMKM. Dimana, saat ini sudah ada sekita 92 BUMN dan anak usaha BUMN yang terlibat dnegan sekitar 40 ribu UMKM.

Kementerian BUMN mencatat sudah ada sekitar 92 perusahaan pelat merah dan lebih dari 40 ribu UMKM yang masuk ke Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM). Ini merupakan platform jembatan bisnis antara BUMN dan UMKM.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menyampaikan jumlah itu mengalami peningkatan cukup baik sejak diluncurkan. Dimana pada 2020 baru ada 9 BUMN yang terlibat dalam PaDi UMKM.

Kementerian BUMN memang membangun platform digital PaDi UMKM di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN dan banyak partisipasi anak usaha BUMN," kata dia usai acara Talenta Wirausaha BSI 2023, di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

"Mulai dari 2020 dan berlanjut hingga saat ini, tahun 2020 baru ada 9 BUMN, sekarang sudah ada 92 BUMN dan sudah lebih dsri 40 ribu UMKM, yang ritel yang masuk untuk onboarding," sambung Loto.

Informasi, pemerintah secara umum tengah mendorong belanja produk dalam negeri. Termasuk adalah BUMN yang perlu menyerap produk-produk dalam negeri.

Loto menerangkan perlu ada upaya bersama untuk mendorong lebih banyak UMKM yang masuk ke platform tersebut. Maka, pendampingan terhadap UMKM bisa jadi cara ampuh untuk mendorong hal tersebut.

"Kita harapkan sebenarnya karena semua bergerak tak hanya Kementerian BUMN tapi BUMN-nya, kemudian koordinator PaDi UMKm, dan dari pembina UMKM nya. Mereka semua sinergi membina UMKM hingga bisa masuk PaDi itu. Harapan kita, kalau dari sisi dana (yang disiapkan untuk membina UMKM), itu masing-masing diserahkan (penentuan besarannya) ke BUMN ataupun pembinanya," terangnya.