Masuk Tahun Politik Nih, Industri Pariwisata Harus Bersiap!

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Indonesia bakal digelar tahun depan. Tak ayal, tahun ini menjadi tahun yang panas karena memasuki periode kampanye.

Secara historis, konsumsi dan investasi utamanya yang fisik, naik pada tahun kampanye. Namun keduanya cenderung turun saat memasuki masa voting.

Economist Indo premier, Luthfi Ridho mengatakan, pada periode tersebut pasar wait and see. Untuk pemilu serentak 2024, periode kampanye berlangsung pada April 2023. Voting pada Februari 2024 dan pengumuman hasil pemilu pada Oktober 2022.

“Jadi dari Februari sampai Oktober businessman dan siapapun yang sifatnya investment, masih dalam wait and see modem, dalam konteks siapa yang menang, kabinetnya siapa dan partai mana yang unggul, dan kebijakannya bagaimana,” kata dia dalam Indonesia Investment Education, Sabtu (7/1/2023).

Berdasarkan data Depdagri yang dipaparkan Luthfi, estimasi total pengeluaran untuk kampanye pada pemilu 2019 lalu mencapai Rp 365,7 triliun. Angka itu berasal dari 211.209 kandidat. Rinciannya, dua kandidat Presiden, 102 kandidat Gubernur, 2.056 kandidat Walikota dan Bupati, 7.968 kandidat DPR, 807 kandidat DPD, 24.659 kandidat DPRD Provinsi, dan 175.615 kandidat DPRD Kota/Kabupaten.

Adapun total kursi yang disiapkan pada pemilu 2024 tak banyak berubah yakni sebanyak 21.129 kursi dari 21.077. Sehingga diperkirakan belanja kampanye yang digelontorkan pada pemilu 2024 minimal sama dengan belanja pemilu pada 2019.

“Jadi kalau misalkan kalau melihat gelas setengah penuh, berarti ini minimum spending. Tapi kalau melihat gelas setengah kosong jangan-jangan tahun ini tidak setinggi itu,” imbuh Luthfi.

Meski begitu, Luthfi memandang optimis pesta demokrasi kali ini akan lebih meriah. Mengingat pemerintahan yang berjalan saat ini sudah dua periode.

Sehingga pemilu 2024 menjadi panggung para politikus untuk mengambil alih kepemimpinan atau pemerintahan yang baru.

Di sisi lain, hal itu juga akan mempengaruhi kelanjutan proyek jangka panjang yang sudah dicanangkan oleh pemerintah saat ini, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Mislanya yang menang nanti masih titisan pemerintahan yang sekarang, berarti IKN baru akan lanjut. Kalau misalkan yang menang pihak lain, ada kemungkinan IKN tidak akan dilanjut. Ini menarik untuk mencari celah bagi investor. Karena pada akhirnya siapapun Presidennya, kita masih bisa cari cuan,” pungkas dia.