Dampak Pelemahan Rupiah Ancam Pekerja, Upah Minimum Harus Naik

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Ronny P Sasmita, mengatakan dampak jangka panjang pelemahan rupiah akan merubah konstruksi perhitungan biaya hidup pekerja. Alhasil upah minimum harus disesuaikan.

Dia menjelaskan, pelemahan rupiah memang sudah diprediksi oleh banyak pihak,  mengingat besarnya capital outflow sejak beberapa bulan terakhir akibat perpaduan efek "strong dollar,"  ketidakpastian global akibat melandainya pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar,  dan tendensi "hawkish" kebijakan suku bunga The Fed.

“Imbasnya kepada ekonomi riil di dalam negeri tentu pada harga-harga barang yang berbasiskan bahan baku impor,  mulai dari makanan yang bahan baku gandum dan kedelai misalnya,  sampai pada barang-barang elektronik,” kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (27/10/2022).

Selain itu, kata dia, bukan hanya karena harga bahan bakunya semakin mahal dalam parameter rupiah,  tapi juga biaya transportasi impornya juga ikut naik mengingat biaya transportasi dari luar ke dalam dikalkulasi memakai dolar.

“Jadi, dampak jangka pendeknya akan terasa pada harga-harga barang yang memiliki keterkaitan dengan bahan baku atau bahan pelengkap yang diimpor,” ujarnya.

Sedangkan dampak jangka menengah,  pelemahan rupiah juga sangat berpengaruh pada harga BBM dalam negeri, mengingat eksposure impor pada BBM kita yang cukup besar.

Meskipun harga minyak dunia cenderung stagnan dalam beberapa bulan ini, kini kendalanya datang dari pelemahan rupiah yang juga berpengaruh besar terhadap harga BBM

Risikonya,  jika rupiah bertahan lama pada level harga hari ini yang hampir tembus 15.600 per dolar, maka porsi subsidi BBM akan membesar dan ruang fiskal pemerintah semakin tertekan, yang akhirnya akan memunculkan opsi baru bagi pemerintah untuk menyesuaikan kembali harga BBM

“Dalam jangka panjang,  kenaikan harga-harga (inflasi)  dan kenaikan harga BBM,  akan merubah konstruksi perhitungan biaya hidup pekerja.  Mau tak mau,  UMR harus disesuaikan,” ujarnya.

Risiko lanjutanya,  biaya produksi semua barang di dalam negeri akan ikut naik,  yang akan berimbas pada harga semua barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri,  alias tidak hanya pada barang yang berbahan baku impor. 

“Dan mau tak mau,  kondisi ini akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi kita di tahun mendatang,  baik dari permintaan maupun penawaran. Kondisinya tentu akan semakin suram jika rupiah tembus Rp. 16.000 per dollar,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan pembahasan untuk menentukan upah minimum 2023. Kabarnya, pengumuman besaran upah akan dilakukan pada 21 November 2022 mendatang.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi belum berbicara banyak soal progres diskusi mengenai upah minimum ini. Dia mengaku akan memberikan update jika progresnya sudah terlihat signifikan.

"Tunggu dulu, nanti kalau ada informasi signifikan kita beritahukan," katanya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (26/10/2022).

Untuk diketahui penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 November 2022.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku belum diajak diskusi mengenai penetapan upah. Padahal, menurutnya, seharusnya sudah dilakukan di Oktober ini.

"Belum, seharusnya Oktober ini sudah ada pembahasan," ungkapnya.

Ketika ditanya terkait rekomendasi besaran upah, Said Iqbal bersikukuh meminta kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Ini mengacu pada besaran tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Rekomendasi buruh 13 persen," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 dilakukan selambatnya pada 21 November 2022 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat pada 30 November 2022.

Ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz melansir Antara di Jakarta, seperti dikutip Senin (17/10/2022).

Dewan Pengupahan Nasional telah melaksanakan sidang pleno yang menyepakati beberapa kesepakatan termasuk terkait batas waktu penetapan UMP dan UMK.

Untuk rekomendasi yang akan diberikan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah disepakati rekomendasi data Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai acuan penetapan upah minimum, paling lambat bisa diterima Depenas dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan paling lambat 7 November 2022.

"Di situ juga disampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi paling lambat tanggal 21 November 2022 dan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 November 2022," jelasnya.