Sukses

Pemerintah Kaji Perpanjangan Kontrak Freeport

Pemerintah memutuskan untuk mengakuisisi saham Freeport hingga 51 persen. Barulah, pemerintah bisa memerintahkan Freeport untuk membuat smelter.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengkaji perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Kita lagi mengkaji semua, yang penting adalah lewat mekanisme dan sesuai aturan dan kepentingan bangsa. Kita lagi kaji semuanya," kata Bahlil Lahadalia kepada awak media, Rabu (12/10/2022).

Salah satu pertimbangan pemerintah dalam kajian perpanjangan kontrak Freeport Indonesia ini adalah untuk menjaga keberlanjutan operasi tambang di salah satu wilayah kerja hasil mineral terbesar di dunia ini.

Apalagi, selama ini Freeport sudah menggelontorkan investasi yang cukup besar dan berpotensi untuk meningkat kembali hingga IUPK berakhir nanti.

Di sisi lain, Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir terkait dengan rencana perpanjangan kontrak PTFI di Indonesia mendatang. Alasannya, pemerintah sudah memegang saham mayoritas Freeport sebesar 51 persen. Ini artinya pemerintah sudah menjadi pemegang mayoritas.

Kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia adalah pemerintah Indonesia sebesar 51,2 persen yang sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX). Saham pemerintah berada di kepemilikan 26,24 persen PT Inalum dan 25 persen PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM).

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jokowi: 99 Persen Kendali Tambang 5G Freeport Ada di Tangan Papua dan Indonesia

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan teknologi 5G underground smart mining di tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, Kamis (1/9/2022).

Jokowi mengaku sangat gembira dengan momen tersebut. Pasalnya, hampir seluruh kendali teknologi anyar tersebut nantinya berada di bawah kendali orang asli Papua dan Indonesia.

"Tadi saya sudah lihat secara langsung, yang saya senang 99 persen dari total karyawan yang tadi mengendalikan itu asli Indonesia, khususnya dari Tanah Papua," ujar Jokowi dalam siaran video Sekretariat Presiden, Kamis (1/9/2022).

RI 1 menekankan, intervensi teknologi 5G ini memang sangat dibutuhkan untuk memajukan sektor pertambangan, yang umumnya seperti PT Freeport Indonesia berada di daerah-daerah yang terpencil dan sulit terjangkau.

"Hari ini kita buktikan bahwa kita telah bergerak lebih maju, dengan menerapkan 5G smart mining pertama di Asia Tenggara oleh PT Freeport Indonesia yang didukung PT Telkomsel," kata Jokowi.

 

3 dari 3 halaman

Batu Loncatan

Dengan teknologi ini, ia mengatakan, kegiatan tambang bawah tanah bisa dikendalikan dari jarak jauh, serta meningkatkan keselamatan kerja dan untuk produktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia.

"Melalui teknologi 5G underground smart mining ini betul-betul aktivitas pertambangan di bawah tanah bisa dimonitor menggunakan kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan, serta mencegah dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja," tuturnya.

Jokowi pun percaya, inovasi ini merupakan batu loncatan bagi sektor industri pertambangan Indonesia agar bisa lebih dipertimbangkan di kancah global.

"Saya yakin teknologi ini akan membuat PT Freeport Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat global, dan menghasilkan semakin banyak SDM-SDM di bidang pertambangan yang berkualitas di dunia, dan berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia," ungkapnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.