Sukses

Mantan Bos Bank Dunia Puji Indonesia Libatkan UMKM di Presidensi G20

Untuk pertama kalinya di ajang G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk membentuk kebijakan perekonomian dunia yang inklusif, dengan menyertakan keterlibatan semua pihak, termasuk dalam membantu UMKM.

Liputan6.com, Jakarta Indonesia memegang peran penting mendorong kebijakan dunia yang mengedepankan kolaborasi berbagai pihak sebagai kunci untuk mewujudkan ekonomi dunia yang inklusif, termasuk menyertakan UMKM dalam rantai nilai global.

Hal ini menjadi salah satu isu yang dibahas para anggota forum bisnis B20, utamanya di gugus tugas investasi dan perdagangan (Trade and Investment Task Force), sejalan dengan fokus pembahasan forum G20 tahun 2022 yang dipimpin Indonesia.

Selaku Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 tahun 2022 Dr. Juan José Daboub mengatakan pandemic COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Untuk pertama kalinya di ajang G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk membentuk kebijakan perekonomian dunia yang inklusif, dengan menyertakan keterlibatan semua pihak, termasuk dalam membantu UMKM.

Dr. Daboub yang pernah menjabat sebagai Managing Director World Bank pada 2006-2010 menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk memimpin pembahasan terkait pemulihan ekonomi, di berbagai forum internasional. Indonesia terbukti berhasil melewati krisis pandemi COVID-19 dan mampu bangkit serta pulih lebih cepat dibandingkan banyak negara lain, sehingga mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia (World Bank).

Sepanjang tahun 2021, pertumbuhan PDB Indonesia naik menjadi 3,7 persen. Bahkan di tahun 2022 ini, Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan PDB Indonesia akan meningkat lagi menjadi 5,2 persen.

Keberhasilan itu, lanjut Dr. Daboub, tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi makro yang baik serta pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Kebijakan makroekonomi dan fiskal Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain karena mencerminkan fleksibilitas untuk beradaptasi tanpa mengganggu disiplin selama bertahun-tahun,” tegas Dr. Daboub yang juga merupakan Anggota Dewan Direksi Phillip Morris International (PMI), dikutip Senin (20/6/2022).

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Task Force B20

Saat ini sejumlah task force B20 tengah merampungkan pembahasan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada G20. Forum B20 yang terdiri dari berbagai perusahaan skala internasional ini merupakan salah satu engagement group dari G20.

Dr. Daboub menyampaikan, PMI bersama para anggota lainnya di bawah pimpinan Arif Rachmat, selaku Chair Trade & Investment Task Force B20, tengah menggodok berbagai rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya pemulihan ekonomi.

Disamping turut merampungkan pembahasan langkah aksi bersama sebagai bentuk komitmen para anggota B20 mendukung G20 dalam pemberdayaan UMKM.

Menurutnya, meskipun sebagian besar rekomendasi kebijakan B20 ini ditujukan kepada pihak pemerintah, namun sebagai pelaku bisnis, kelompok B20 juga dapat memberikan contoh nyata terhadap kolaborasi, kerja sama global, dan dialog antar pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan praktik bisnis yang baik untuk mendorong percepatan pemulihan serta stabilisasi perekonomian global, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Salah satu inisiatif Trade and Investment Task Force B20 2022 untuk mendukung target Presidensi G20 Indonesia adalah terkait peran nyata pelaku bisnis dalam B20 untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing, dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui Inclusive Closed Loop Ecosystem B20.

Dr. Daboub menyatakan sektor UMKM merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan komitmen ekonomi yang inklusif lewat kemitraan dengan UMKM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk membekali para UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi dan jaringan untuk meningkatkan daya saing, baik di dalam negeri maupun dalam rantai nilai global.

PMI termasuk salah satu perusahaan yang mendukung inisiatif B20 dalam meningkatkan kapabilitas UMKM. Afiliasi PMI di Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk., telah mengembangkan lebih dari 160.000 UMKM toko kelontong yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC).

Melalui berbagai program, toko kelontong anggota SRC didorong untuk mengadaptasi teknologi digital untuk membantu perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing.

“Melalui forum B20, kami turut berkontribusi, baik dalam memberikan saran maupun berbagi pengalaman mengenai upaya nyata kami dalam mendukung pelaku usaha untuk digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif dan tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, berupa kebijakan dan program yang inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingannya” ujar Dr. Daboub.

 

 

 

3 dari 4 halaman

Pengembangan UMKM

Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid sepakat tentang pentingnya mengembangkan UMKM Indonesia dalam meningkatkan kapasitas di era digital agar pertumbuhan ekonomi yang inklusif bisa terwujud.

Terbukti, merujuk data diperoleh KADIN, dari sebanyak 12,5 persen UMKM Indonesia yang sudah menerapkan stategi jualan online pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021, seluruhnya tidak terkena dampak ekonomi. Bahkan sebesar 27,6 persen di antaranya menunjukkan peningkatan penjualan.

Arsjad mengungkapkan bahwa UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan 99,99 persen dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61,97 persen.

Oleh karena itu, peran sektor swasta terutama korporasi untuk berkolaborasi dengan pemerintah sangat dibutuhkan supaya UMKM semakin berdaya saing pada era digital seperti saat ini.

”Bantuan dari pelaku usaha besar dan Pemerintah dapat mengurangi beban tantangan para pelaku UMKM, contohnya seperti bantuan modal,” ujar Arsjad.

 

4 dari 4 halaman

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Hal yang sama juga dijalankan KADIN sebagai bentuk partisipasi langsung mewujudkan semangat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

”Saat ini, KADIN Indonesia mendorong penguatan kemitraan, sinergi, dan kolaborasi antara UMKM dengan usaha besar dalam rantai pasok industri,” terusnya.

Terlebih, UMKM juga tidak bisa terlepas dari dinamika yang terjadi saat ini dimana dunia usaha memasuki era Industri 4.0. Semua hal terintegrasi melalui digital. ”KADIN Indonesia berharap UMKM dapat mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi, seperti akses permodalan dan bahan baku, akses pemasaran termasuk untuk menembus pasar ekspor juga perluasan cakupan wilayah jangkauan melalui digitalisasi,” paparnya.

Pada peran sebagai penyelenggara Business Forum B20, KADIN Indonesia mengajak seluruh negara anggota G20 untuk ikut dalam dialog perumusan solusi pemulihan dan penguatan ekonomi global. Harapannya akan ada lebih banyak lagi investasi yang masuk ke Indonesia untuk mempercepat pemulihan dan pergerakan perekonomian nasional.

Benang merahnya adalah inovasi dan kolaborasi. ”Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan asosiasi bisnis dari berbagai negara dan kategori industri yang berbeda akan memberi masukan dari sudut pandang yang kaya dan beragam. Diharapkan nantinya akan disusul dengan aksi nyata dan kebijakan yang bisa diimplementasikan demi terwujudnya ekonomi yang inklusif,” ucapnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.