Sukses

Kepala BKF: Ekonomi Global Sedang Berisiko, Kita Harus Waspada

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu membeberkan sejumlah tantangan pertumbuhan ekonomi global yang saat ini dihadapi berbagai negara. Mulai dari pandemi Covid-19 hingga dampak pasca perang Rusia-Ukraina.

Febrio menyampaikan kini semua negara di dunia menghadapi risiko dengan meningkatnya harga komoditas global. Ini juga diprediksi akan semakin parah jika perang Rusia-Ukraina berlangsung berkepanjangan.

“Ekonomi global saat ini sedang dalam keadaan berisiko, dengan itu kita semua harus waspada bahwa pertumbuhan ekonomi global dan prospek pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari prediksi,” katanya dalam Virtual Seminar: Joining Forces for Recovery and A Safe, Sustainable Future, Selasa (24/5/2022).

Ia mengakui perang Rusia-Ukraina ini akan berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. artinya, ini menambah beban terhadap upaya pemulihan ekonomi.

Bahkan menurut dia, OECD sudah menyebut pertumbuhan ekonomi global bisa terjun sebesar 1 persen jika perang terjadi berkepanjangan. Serta tingkat inflasi akan bertambah sebesar 2,5 persen.

“IMF sendiri telah memprediksi lebih rendah pertumbuhan GDP Global sebesar 0,8 persen, dari semula 4,4 persen menjadi 3,6 persen,” katanya.

Outlook inflasi untk negara maju juga diprediksi meningkat 1,8 eprsen, sementara negara berkembang akan meningkat lebih tinggi di angka 2,8 persen.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Berpengaruh pada Perdagangan Global

Lebih lanjut, Febrio menyampaikan dampaknya juga dirasakan di sektor perdagangan global. Ini ditandai dengan meningkatkan harga komoditas di selruh dunia.

“Tekanan ini bisa mempengaruhi arus suplai dari tahun lalu dan bisa meningkatkan tekanan kedepannya,” ujarnya.

Ia memandang, ini berdampak lebih besar terhadap negara yang berpenghasilan rendah dan negara miskin. Saat ini, kata dia dunia sedang dihadapkan kenaikan harga energi, pangan, dan value chain.

“Ini berarti juga akan berpengaruh pada pasar dan kestabilan ekonomi dimana mengganggu bangkitnya sejumlah negara,” paparnya.

“Disamping itu, ini juga akan berdampak pada iklim investasi di berbagai negara, dimana yang menjadi patokannya adalah kondisi makro ekonomi dan kestabilan ekonomi,” imbuhnya.

 

 

3 dari 4 halaman

Target Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen. Sedangkan inflasi diprediksi bisa menyentuh angka 4 persen.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 dalam Rapat Paripurna dengan DPR RI.

Asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut telah mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.

"Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,9 persen," kata dia di Gedung DPR, Jumat (20/5/2022).

Berikut ini rincian asumsi makro dalam RAPBN 2023 yang diusulkan pemerintah:

- Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,9 persen

- Inflasi 2,0 persen hingga 4,0 persen

- Nilai tukar Rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per USD

- Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 7,34 persen hingga 9,16 persen

- Harga minyak mentah Indonesia USD 80 - USD 100 per barel

- Lifting minyak bumi 619 ribu - 680 ribu barel per hari

- Lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.

 

4 dari 4 halaman

Penuh Tantangan

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat.

"Kenaikan inflasi, biaya bunga dan pengetatan moneter dunia harus direspons dengan disiplin fiskal yang tepat. Perppu No. 1 Tahun 2020 atau UU No. 2 Tahun 2020 telah memberikan landasan yang tepat dan kredibel dengan mengamanatkan defisit fiskal menjadi maksimal 3 persen dari PDB di tahun 2023," jelas dia.

Upaya konsolidasi fiskal di 2023 disertai dengan reformasi fiskal yang komprehensif dari sisi pendapatan, perbaikan belanja (spending better) dan mendorong pembiayaan produktif dan inovatif.

"APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi," tutur Sri Mulyani.