3 Negara Bakal Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Pelabuhan Makassar

Liputan6.com, Jakarta Tiga negara sepakat melakukan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut secara regional (Regional Marpolex), di Pelabuhan Makassar. Ketiganya yakni Indonesia, Filipina, dan Jepang.

Indonesia diwakili oleh Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Filipina diwakili oleh Phillippine Coast Guard (PCG) dan Jepang diwakili oleh Japan Coast Guard (JGC).

Pada tahun ini, Indonesia jadi tuan rumah dari Regional Marpolex Tahun 2022 bergantian dengan Filipina yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Regional Marpolex Tahun 2019 yang diselenggarakan di Pelabuhan Davao Filipina.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Capt. Weku Karuntu, mengungkapkan bahwa Regional Marpolex merupakan Latihan Bersama yang diikuti oleh 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Filipina dan Jepang. Ini diakui sebagai tindak lanjut dan implementasi dari perjanjian Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan Tahun 1981.

Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi musibah tumpahan minyak, khususnya di wilayah perairan Indonesia dan Filipina.

Kemudian pada tahun 1995, lanjut Weku, pemerintah Jepang melalui Japan Coast Guard (JCG) mulai bergabung dan sejak itu Marpolex menjadi komitmen pemerintah ketiga negara dalam mengimplementasikan ASEAN Oil Spill Response Action Plan dan Sulawesi Sea Oil Spill Network Response Plan.

“Regional Marpolex yang diselenggarakan secara rutin setiap dua tahun sekali ini juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut,” jelas Weku mengutip keterangan resmi, Senin (23/5/2022).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 telah ditetapkan bahwa Menteri Perhubungan selaku Ketua Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Tingkatan Tier 3. Selain itu, Perpres dimaksud juga membentuk PUSKODALNAS dan menunjuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Kepala PUSKODALNAS sekaligus Koordinator Misi Tingkatan Tier 3.

“Ini juga sejalan dengan tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim di International Maritime Organization (IMO) yang memiliki tugas salah satunya terkait dengan perlindungan lingkungan laut atau Marine Environmental Protection,” tegas Weku.