SMI Kucurkan Pembiayaan Infastruktur Rp 27 T ke Pemda per Maret 2022

Liputan6.com, Jakarta PT Sarana Multi Infrastruktur telah menyalurkan Rp 27 Triliun untuk pembiayaan infrastruktur kepada pemerintah daerah hingga Maret 2022. Jumlah ini diklaim tumbuh 132,2 persen dari tahun lalu.

Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad menyampaikan mulai tahun ini, pihaknya melakukan refocusing pengelolaan pembiayaan kepada Pemda. Artinya, ada direktorat tersendiri yang akan mengelolanya.

PT SMI Berhasil Raih Pendapatan Rp 7,6 Triliun pada 2023

"Sampai dengan Maret, pembiayaan kepada pemerintah daerah tercatat outstanding-nya menxapai Rp 27 triliun, atau kalau pertumbuhannya itu 132,2 persen," katanya dalam PT SMI Media Meet Up, Kamis (21/4/2022).

Ia menyebut, capaian ini membuktikan aktivitas pembiayaan terhadap pemda ini mulai kembali tumbuh. Meski, masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Khususnya yang dialami oleh korporasi-korporasi yang menjadi andalan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata dia.

Angka tersebut kata Edwin merupakan 34 persen dari portofolio pembiayaan PT SMI. Sehingga bisa disimpulkan kondisinya sedang berangsur membaik.

"Bahwa jelas kita lihat kalau dilihat dari kontribusinya, itu Rp 27 Triliun outstanding yang dihasilkan dari pinjaman daerah itu mencerminkan 34 persen dari portofolio PT SMI," katanya.

"Suatu peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang memang juga kita harus akui bersama yang jadi penggerak adalah aktivitas dalam rangka PEN kepada pemda," imbuhnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Dominasi Luar Jawa

Lebih lanjut, Edwin menuturkan sebaran pembiayaan infrastruktur kepada pemerintah daerah. Hasilnya, dominan pembiayaan ke luar pulau Jawa.

"Mungkin diluar dari pencapaian angka-angka tadi, saya juga mencatat misalnya sebaran dari portofolio pembiayaan dari PT SMi itu makin hari kalau kita lihat posisi per Maret itu, posisi yang luar Jawa itu sudah melebihi posisi pembiayaan sebaran pembiayaan kepada pulau Jawa," katanya.

"Jadi di akhir maret 22 itu kalau saya tidak salah di jawa itu kontribusinya 37 persen sementara di luar jawa 63 persen. Dan itupun juga meningkat posisi yang diluar jawa," tambah Edwin.

Sementara itu, pada puncak pembiayaan di tshun 2020, ia menaksir pembiayaan pemda di luar pulau Jawa baru mencapai sekitar 50 persen.

"Jadi ini semakin juga menunjukkan bahwa memang keberpihakan PT sMi sejalan dengan pertumbuhan aktivitas pinjaman kepada oemda ini mrmang keberpihakan atau pengguna atau pemda-pemda yang memanfaatkan dadilitas PEN pemda ini semakin tersebar ke daerah-daerah," katanya.

Ia menyebut, pada 2020 lalu, pemulihan ekonomi masih bergelut di sekitar pulau jawa. Sementara, untuk 2021-2022 ini diprediksi akan memberikan perhatian lebih pada wilayah di luar Jawa.

"Kalau di 2020 kan banyak aktivitas PEN penarikannya di daerah Jawa ya. Tapi di 2021 dan 2022 saya rasa luar jawa menjadi sumber perrumbuhan khususnya dari pembiayaan kepada pemerintah daerah," tukasnya.

3 dari 3 halaman

Blended Finance

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan infrastruktur merupakan salah satu elemen penting untuk mendukung pemulihan perekonomian, terutama setelah masa pandemi covid-19.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam Indonesia PPP-Day Plenary Session - Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth, Senin (28/3/2022).

Menkeu menjelaskan, saat ini Kementerian Keuangan memiliki Special Mission Vehicle yaitu institusi yang dijadikan sarana untuk bisa memobilisasi blended finance seperti PT SMI, mereka sudah membentuk Sustainable Development Goal Indonesia One.

"Salah satu inovasi kami ada dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, adalah membentuk platform Indonesia one yang menggabungkan platform Blended Finance, antara pemerintah dan juga dengan seluruh pihak lain untuk mendanai proyek-proyek hijau," kata Menkeu Sri.

Pihak yang dimaksud, adalah seluruh pemangku kepentingan baik dari lembaga filantropi, donor bilateral maupun institusi multilateral dan juga institusi perubahan iklim, yang bersama-sama dengan pemerintah dapat berinvestasi pada proyek-proyek hijau, serta konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Kita menyadari bahwa infrastruktur akan mendukung pemulihan perekonomian terutama setelah masa pandemi ini, dan di saat yang sama kita juga perlu merancang nya sedemikian rupa agar sejalan juga dengan kekhawatiran kita mengenai perubahan aspek lingkungan dan sosial," ujarnya.