HEADLINE: Minyak Goreng Dipatok Rp 14.000 Seliter, Ampuh Atasi Harga Meroket?

Perintah dari Mendag soal minyak goreng satu harga tersebut langsung dijalankan peritel. Pada 19 Januari 2022, beberapa minimarket yang dikunjungi oleh Liputan6.com sudah menjual minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter. Harga ini berlaku untuk semua merek.

Di sebuah minimarket di kawasan Cipadu Tangerang Selatan, tampak masyarakat menyerbu minyak goreng. Warga antre di kasir untuk membayar.

Sedangkan di rak pajang tinggal ada beberapa kemasan saja. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 10.00 WIB.

"Saya tahu dari tetangga, harga minyak goreng sudah turun jadi Rp 14 ribu. Dia sudah beli duluan makanya saya langsung lari ke sini," kata Ida (52), salah satu pembeli kepada Liputan6.com.

Di minimarket tersebut, pembelian dibatasi tidak boleh lebih dari 2 liter. Menurut penjaga minimarket, pembatasan tersebut memang diperintahkan oleh kantor pusat.

Manajemen PT Indomarco Prismatama, pengelola Indomaret mengatakan bahwa perusahaan juga membatasi jumlah pembelian minyak goreng.

Ada pembatasan pembelian minyak goreng maksimal dua liter per konsumen per hari dan kemasan lima liter maksimal satu pcs.

“Benar. Pembatasan ini tujuannya lebih untuk pemerataan kepada konsumen,” ujar Direktur Marketing PT Indomarco Prismatama, Darmawie Alie saat dihubungi Liputan6.com, lewat pesan singkat Rabu (19/1/2022).

Ia juga menyatakan, pihaknya sudah menjual minyak goreng sesuai dengan harga yang telah diumumkan Rp 14.000. “Ya seperti yang diumumkan di toko,” kata dia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aprindo Roy Nicholas Mandey pun memastikan, seluruh ritel modern di berbagai penjuru Indonesia sudah menjual minyak goreng satu harga sejak waktu yang sudah ditentukan.

"Oh iya, per hari ini sudah kita lakukan. Itu di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Jayapura, tanpa terkecuali," tegas Roy Mandey kepada Liputan6.com, Rabu (19/1/2022).

Namun, dia tidak bisa menindaki jika ada pelaku usaha di luar anggota Aprindo yang menjual harga minyak goreng di atas Rp 14 ribu per liter.

"Kalau dia bukan anggota Aprindo kita tidak setop ya. Kalau yang belum menjual Rp 14 ribu pasti bukan anggota Aprindo, dan itu tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang akan menindak," ungkapnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung kebijakan pemerintah soal minyak goreng satu harga di level Rp 14 ribu per liter. GAPKI pun menjamin ketersediaan minyak sawit untuk bahan baku minyak goreng aman.

“Kami dari GAPKI tidak secara langsung berhubungan dengan minyak goreng, maka posisi kami adalah kalau GAPKI tentu mendukung program ini yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan. Yang jelas bahwa kami bisa mengatakan ketersediaan CPO untuk bahan baku minyak goreng sangat cukup,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono.

Warung Kelontong

Sedangkan Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko, tidak yakin Pemerintah dapat menjamin harga minyak goreng bisa turun di kisaran Rp 14 ribu per liter hingga seluruh pelosok tanah air.

Lantaran, program distribusi minyak goreng kemasan sederhana sebanyak 11 juta liter melalui operasi pasar dan ritel modern yang dimulai sejak November 2021 dinilai tidak memenuhi target. Bahkan harga minyak goreng masih tetap mahal.

“Arti kata secara keseluruhan tidak memenuhi komitmen yang seharusnya 11 juta liter ini. Maka, itulah yang terjadi, lanjutan dari minyak goreng tetap tinggi tidak turun,” kata Adi dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (19/1/2022).

Sekarang Pemerintah menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga sebesar Rp 14 ribu per liter yang diberlakukan untuk seluruh kemasan sederhana hingga bermerek.

Peran BPDPKS sangat menentukan dalam menanggung semua kerugian yang dialami oleh penjual ritel modern, penjual toko, hingga penjual warung eceran. Selain itu, Pemerintah juga harus membuktikan hingga level bawah bahwa minyak goreng semua dijual rata Rp 14 ribu per liter.

“BPDP itu harus bisa bertanggung jawab, artinya kalau kita jual supermarket atau minimarket jelas ada, kalau kita jual ke toko-toko itu tokonya jelas. Namun, bagaimana mendapatkan bukti itu bisa capai Rp 14 ribu sampai tingkat pembeli eceran yang terbawah di warung-warung,” ujarnya.

Mungkin untuk ritel modern bisa mudah terdata, dan dapat segera mengajukan kerugiannya ke BPDPKS untuk mengganti ongkos beli sebelumnya dari produsen. Namun, untuk warung-warung eceran bawah cukup sulit.

“Sisa-sisa yang belum terjual harus tercatat semua terbukti semua baru bisa diajukan ke BPDP, ini yang sudah ada di supermarket. Hasilnya tidak tahu apakah bisa menurunkan secara keseluruhan dan bisa menikmati harga Rp 14 ribu, kita hanya bisa nunggu,” pungkasnya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas), Ngadiran, mengatakan program minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter tidak turut dirasakan pedagang pasar.

"Sampai dengan hari ini saya coba monitor kawan-kawan di pasar, temen-temen pedagang itu belum mendapatkan alokasi atau belum bisa menjual minyak goreng yang harga Rp 14 ribu," kata Ngadiran kepada Liputan6.com, Rabu (19/1/2022).

"Karena, kalau minyak goreng harga itu menurut keterangan pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Kementerian Perdagangan), penjualnya hanya ritel modern," ungkapnya.

Dia pun menyesalkan implementasi kebijakan minyak goreng satu harga yang seakan pilih kasih tersebut. Sebab, banyak pelanggan yang kemudian lari meninggalkan pasar untuk beralih ke toko ritel modern.

"Otomatis lah (ditinggal). Karena di ritel modern, Alfamart/Indomaret di mana saja menjual dengan itu, ngapain ke pasar yang harganya Rp 18-19 ribu, atau 2 liter Rp 38-40 ribu," terangnya.

"Mereka juga akan belanja ke hypermarket, minimarket maupun ritel modern yang ada di wilayahnya. Jangankan beda Rp 3-4 ribu, beda Rp 500 aja masyarakat lari," keluh Ngadiran.

Padahal, Ngadiran beberapa kali sudah berkontak dengan Kementerian Perdagangan agar pedagang pasar turut mendapat alokasi minyak goreng Rp 14 ribu. Menurut dia, pedagang pasar sudah siap mengikuti tata cara dan syarat yang ditetapkan pemerintah.

"Saya sudah menyampaikan, saat kami dialog secara virtual maupun lewat media lain, kami menyampaikan, kami selaku pedagang pasar tradisional, warung tradisional juga diberikan kesempatan untuk membantu masyarakat dan pemerintah menjual minyak goreng yang katanya dijual Rp 14 ribu," tuturnya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengendus ada praktik kartel dalam urusan harga minyak goreng yang melambung di tanah air. Alasannya, Indonesia sebagai produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia tak mampu menstabilkan harga minyak goreng di harga wajar.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, jika Indonesia sebagai produsen terbesar CPO, seharusnya harga minyak goreng tak akan melambung tinggi di pasaran domestik. Kemudian, ia pun menduga peningkatan demand di periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) bukan penyebab kenaikan harga yang belum kunjung menurun.

“Sejak awal saya menduga bahwa ini bukan efek nataru, karena kalau efek nataru tentu kenaikannya tidak gila-gilaan atau diluar batas kewajaran. Oleh karena itu ini ada dugaan kartel atau praktik usaha persaingan tidak sehat lainnya. Sehingga sangat mendistorsi pasar baik dari segi harga atau pasokan,” katanya.

Dengan begitu, ia meragukan upaya pemerintah yang mengguyur subsidi untuk menurunkan harga minyak goreng tak akan menyelesaikan masalah. Justru malah akan membuang-buang anggaran.

“Karena sebenarnya penyakit intinya bukan soal itu saja, tapi harusnya pemerintah mengendus dan membongkar adanya dugaan kartel terhadap bisnis CPO dan minyak goreng di indonesia,” kata Tulus.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik kartel penyebab mahalnya harga minyak goreng di pasaran.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menyampaikan, saat ini proses penyelidikan masih dalam tahap awal. Yakni, pada tahap penelitian. "Iya, bahwa untuk (praktik kartel) minyak goreng, masih dalam penelitian KPPU," ujarnya.

Deswin melanjutkan, sejauh ini KPPU belum melakukan intervensi maupun memanggil para pelaku usaha terkait.

Adapun, temuan penelitian atas terjadinya dugaan praktik kartel pada komoditas pangan berbasis CPO tersebut akan segera diumumkan.

Pangkas Ekspor Sawit

Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan pemerintah mengurangi ekspor kelapa sawit atau crude palm oil untuk mengatasi harga minyak goreng yang melambung di dalam negeri.

Hal itu disampaikan dalam RDPU dengan beberapa asosiasi minyak, di antaranya Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI).

Kemudian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Direktur Utama PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) INACOM, Rabu (19/1/2022).

"Tinggal mengurangi pasar ekspor untuk diwajibkan mengisi kebutuhan dalam negeri dulu karena CPO (Crued Palm Oil) ini kan produksinya Indonesia. Masa ekspor yang kita kasih kesempatan dulu?" kata Andre.

Menurut dia, ekspor kelapa sawit dikurangi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dia menegaskan tidak peduli dengan harga kelapa sawit tembus diangka Rp 15 ribu per kg, yang terpenting kebutuhan masyarakat diutamakan.

“Mohon maaf kita enggak peduli harga CPO ini Rp 15 ribu atau berapa, tapi bagaimana rakyat Indonesia ini harus dikedepankan,” tegasnya.