Otorita Ibu Kota Negara akan Bawahi Pemerintah DKI Nusantara

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat dengan DPR perihal ibu kota negara baru.

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN kini telah disetujui untuk menjadi UU IKN. Landasan hukum ini nantinya akan dipakai untuk membangun ibu kota baru bernama Nusantara di Kalimantan Timur, sekaligus pembentukan pemerintah daerah yang akan membawahinya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pemerintah pusat bakal mendelegasikan kewenangan pengaturan Nusantara kepada pemerintah daerah khusus ibukota (DKI). Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan badan otorita ibu kota negara (otorita IKN).

"Sebutan otorita ibu kota negara diberikan dalam menjawab tantangan kelembagaan di era digital saat ini. Sehingga memudahkan segala perurusan yang diemban oleh otoritas ibu kota negara," kata Suharso dalam Sidang Paripurna bersama DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Nantinya, Otorita IKN akan memiliki beberapa kekhususan dalam rangka pelaksanaan di ibu kota baru. Antara lain, melaksanakan daerah khusus sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, tingkat kementerian, dan bentuk-bentuk kewenangan khusus dalam rangka pemerintahan daerah khusus ibu kota negara.

Suharso mengatakan, itu semua akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Seniman I Nyoman Nuarta, tiba-tiba memposting desain Istana Presiden di Ibu Kota Negara Baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur, melalui akun media sosial miliknya.

2 dari 2 halaman

Pemerintahan Daerah Khusus

Kawasan IKN — Kawasan calon Ibu Kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Mayoritas dimiliki Hasyim Djoyohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Selain itu, pembentukan pemerintah di wilayah Nusantara juga akan berlandaskan pada UU IKN dan juga UUD 1945. Suharso menjelaskan, pembentukan Pemerintah DKI Nusantara sudah sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 terkait dengan pemerintahan daerah dan kekhususan yang dapat diberikan kepadanya.

"Pemerintahan ibu kota negara disepakati dalam bentuk pemerintahan daerah khusus, yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya berada pada tingkat kedudukan ibu kota negara Republik Indonesia," terangnya.

Ke depan, ibu kota negara baru yang bakal diatur Pemerintah DKI Nusantara akan dibentuk melalui sejumlah regulasi yang kini tengah dimatangkan pemerintah pusat.

"Pemerintah DKI Nusantara yang memiliki kewenangan-kewenangannya diatur khusus selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah merupakan pemerintah penyelenggara khusus ibu kota negara Nusantara, sekaligus akan melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara," tuturnya.

Ibu Kota Negara Baru
Negara
Nusantara adalah nama Ibu Kota Baru Negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Ibu Kota Negara Baru
Suharso Monoarfa
Tokoh
Suharso Monoarfa kini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Lihat Selengkapnya
Suharso Monoarfa
Ibu Kota Baru
Ibu Kota Negara
Ibu Kota
RUU IKN
UU IKN
Nusantara