Sukses

Diapresiasi, Menko Airlangga Ungkap Prokes Ketat dalam Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah terus menjalankan evaluasi terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satu tujuan dari evaluasi PPKM ini untuk mencegah masuknya virus Covid-19 varian Omicron ke Indonesia.

Menko Airlangga Hartarto menjelaskan, jumlah Kasus Aktif yang tercatat per 12 Desember 2021 adalah 5.158 kasus atau 0,12 persen dari total kasus, di bawah rata-rata Global yang sebesar 8,10 persen.

"Apabila dibandingkan dengan kondisi puncak pada 24 Juli 2021, maka Kasus Aktif sudah turun -99,10 persen," jelas dia dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, seperti dikutip Selasa (14/12/2021).

Ia melanjutkan langkah pengendalian Covid-19 di Indonesia mendapat apresiasi dari banyak negara. Indonesia dianggap telah berhasil mengadakan Pertemuan Pertama Sherpa G20 di Jakarta, serta Pertemuan Finance and Central Bank Deputies (FCBD) di Bali, sebagai pertemuan awal dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia.

"Kedua pertemuan ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat dan penerapan sistem bubble yang dilakukan di Bandara kedatangan dengan jalur tersendiri, hotel, tempat pertemuan, tempat side event, dan bandara keberangkatan  dengan jalur tersendiri," kata dia.

Seluruh delegasi wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan wajib melaksanakan tes  baik PCR dan Antigen setiap hari dengan hasil negatif untuk dapat mengikuti pertemuan.

Untuk Panitia yang terlibat di acara, setelah selesai kegiatan diminta karantina mandiri, dan dilakukan tes PCR pada H+1 dan H+5. Berdasarkan hasil Swab PCR dan Swab Antigen, seluruh Delegasi dan Panitia sebanyak 422 orang yang dites setiap hari mempunyai hasil negatif.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Vaksin Booster dan Vaksinasi Anak

Saat ini, sedang dilakukan proses evaluasi vaksin booster homolog dari 3 produsen (Pfizer, Sinovac, dan Astra Zeneca) di BPOM, namun tidak menutup kemungkinan pada proses evaluasi vaksin heterolog.

Kajian heterologous sedang berproses dan diharapkan segera selesai pada awal Januari 2022. Pemberian booster secara heterologous dilakukan setelah data kajian selesai sebagai dasar pemberian EUA BPOM.

“Arahan dari Bapak Presiden untuk segera disiapkan vaksin booster, kapan tersedianya dan di mana tempat-tempat layanannya,” kata Menko Airlangga.

Di samping itu, Program Vaksinasi Anak usia 6-11 tahun akan dimulai dari 10 Provinsi yang sudah memenuhi syarat cakupan umum >70% Dosis-1 dan cakupan Lansia >60% Dosis-1.

Adapun Provinsi yang sudah memenuhinya antara lain Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Bali. Vaksinasinya akan menggunakan vaksin Sinovac.

Program ini akan dimulai secara bertahap pada 14 Desember 2021 (Program Kick Off di DKI Jakarta dan kemungkinan juga di Banten), kemudian difokuskan di awal Januari sampai dengan Februari 2022 dan setelah April 2022.

Interval pemberian antara vaksin Covid-19 dan vaksin dari imunisasi program pada anak adalah 4 minggu untuk mencegah KIPI di waktu bersamaan.