Sukses

Sri Mulyani: Kontraksi Ekonomi Indonesia Lebih Sederhana Dibanding Negara G20

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kontrakasi ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia lebih sederhana dibanding negara tetangga dan sejumlah negara anggota G20.

Sri Mulyani menyebut dalam mengatasi dampak pandemi tersebut Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang jadi landasan fiscal authority kebijakan APBN untuk melakukan ekspansi fiskal. Sehingga bisa lebihi 3 persen dari defisit APBN terhadap GDP.

Pemerintah menjalankan skema counter-cyclical untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kontraksi ekonomi.

"Tahun lalu, kita gunakan Counter-cyclical dengan defisit 6,1 persen dari GDP, dam relatively meminimalkan dampak pandemi dari kontraksi ekonomi, dalam hal ini kontraksi ekonomi hanya 2 persen, dibandingkan negara tetangga dan negara G20, ini modest contraction," kata dia dalam Pertamina Energy Webinar, Selasa (7/12/2021).

Kendati begitu, dalam membahas mengenai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah perlu bekerja lebih keras. Guna memikirkan bagaimana memberikan dukungan proses pemulihan ekonomi secara tepat dan teliti, karena pandemi mempengaruhi secara ekonomi sangat dalam.

"Dalam terminologi G20, kita gunakan scaring effect, dampak cukup dalam melukai ekonomi. Scaring effect ini yang harus terus kita waspadai, kita bisa lakukan pemulihan ekonomi secara stronger and better sesuai tema G20," kata Sri Mulyani.

Dengan begitu, pemerintah akan menggunakan APBN bersama instrumen lainnya seperti monetary policy dan sektor keuangan untuk memulihkan ekonomi. Dalam hal ini tak hanya counter-cyclical tapi reformasi kebijakan yang sifatnya struktural.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Tantangan Climate Change

Pada saat yang sama juga, dunia menyadari bahwa ekonomi global dihadapkan dengan tantangan perubahan iklim atau climate change.

"Kalau bicara komitmen dunia untuk berpartisipasi untuk menghindari climate change berarti semua negara milik kontribusi untuk turunkan co2 emisionnya, Indonesia sudah sampaikan itu di National Determined Commitment (NDC) yaitu menurunkan 29 persen co2 dan 41 persen co2 (dengan bantuan internasional)," katanya.

Ia menyebut, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana menjalankan komitmen tersebut. Tentu hal ini tak bisa dijalankan sendirian karena seluruh dunia memiliki tanggung jawab yang sama.

Dalam berbagai kesempatan diskusi global, Sri Mulyani menyebut selalu menggunakan istilah 'common but differenciation'. Artinya, seluruh dunia memiliki tujuan yang sama, namun dengan tanggungjawab yang berbeda-beda tergantung kontribusinya terhadap emisi CO2.

"Tergantung pada kontrobusi mereka terhadap CO2 selama ini yang sudah lalui proses industrialisasi sangat besar, maka mereka memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menurunkan CO2, dan mereka juga punya tanggungjawab untuk memberikan dukungan adaptasi bagi negara-negara terutama negara miskin," katanya

"Indonesia harus fokus bagaimana kita sesuai perekonomian masyarakat dan fiskal, kita bisa capai Net Zero Emission, komitmen Indonesia telah disampaikan, pada 2060 atau lebih awal dan ini berarti waktunya tidak panjang," katanya.