Sukses

PPKM Diperpanjang Luar Jawa-Bali, Daerah dengan Vaksinasi Rendah Naik Satu Level

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebut pelaksanaan PPKM diperpanjang untuk luar Jawa-Bali sejak 7-23 Desember 2021. Dengan memperhatikan tingkat vaksinasi, level asesmen PPKM akan disesuaikan.

Misalnya, kata dia, untuk daerah dengan tingkat vaksinasi dibawah 50 persen, pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali akan ditingkatkan satu level.

“Khusus luar jawa bali akan ada perpanjangan PPKM 7-23 desember berdasarkan level asesmen dan vaksinasi yang dibawah vaksinasi dibawah 50 persen, levelnya dinaikkan satu tingkat diatas,” katanya dalam konferensi pers PPKM, Senin (6/12/2021).

Dengan demikian, untuk level 1 PPKM ada di 129 kabupaten kota, meningkat dari masa sebelumnya sebanyak 51 kabupaten kota. Kemudian di level dua ada 193 kabupaten kota dari sebelumnya 175 kabupaten kota.

“Dan level 3 dari 164 kabupaten kota turun menjadi 64 kabupaten kota, dan level 4 nol,” katanya.

 

 

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua

2 dari 2 halaman

Tingkat Vaksinasi

Lebih lanjut, Menko Airlangga menuturkan tingkat vaksinasi nasional untuk dosis pertama sebanyak 68,42 persen. Sementara untuk dosis kedua sebanyak 47,55 persen berbasis pada target yang divaksin.

“Masih ada 9 provinsi yang vaksinnya kurang dari 50 persen yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua,” katanya.

“Dilaporkan juga varian of concern yaitu Omicron dan sudah terdeteksi sekitar 45 negara dan pemerintah masih melakukan evaluasi dan monitor perkembangan Omicron,” katanya.

Airlangga menyebut, World Health Organization (WHO) juga meminta seluruh negara untuk memperbanyak genome sequencing dengan memperbanyak sample. Kemudian juga menyiapkan respons fasilitas kesehatan serta melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.