Jokowi Minta Mendagri Sentil Kepala Daerah yang Serapan Anggarannya Masih Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah agar segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun 2021.

“Yang pertama saya minta ini agar sudah bulan November, masuk ke Desember jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Merdeka, Rabu (17/11/2021).

Dalam pengantarnya, Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan perhatian terhadap serapan anggaran APBD-APBD yang masih kecil. Selain itu, Jokowi minta agar Mendagri menekankan kepada jajarannya bahwa APBD itu penting untuk pertumbuhan ekonomi.

“Kita lihat misalnya realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77 persen dari DIPA. Kemudian program padat karya baru mencapai 67 persen. Dukungan untuk UMKM dan korporasi baru mencapai 60 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan terkait dengan risiko-risiko global agar semuanya diwaspadai. Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok harus benar-benar diperhatikan sebab ekspor Indonesia ke sana besar.

Di sisi lain, risiko tapering off dari Amerika Serikat juga perlu dilihat dampaknya, agar Indonesia mampu mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan.

“Kemudian yang terakhir juga yang berkaitan dengan inflasi global. Dampaknya akan seperti apa, semuanya dihitung, semuanya harus kita kalkulasi, dimana yang harus kita antisipasi,” ujarnya.

Tidak sampai di situ, Presiden Jokowi juga meminta semua pihak untuk mewaspadai terjadinya fenomena siklus comidity supercycle. Karena saat ini komoditas unggulan ekspor indonesia melonjak tinggi.

“Ini umumnya berlangsung biasanya hanya berlangsung 18 bulan. Jadi langkah-langkah antispasi untuk itu harus diberikan dengan mengutkan industri pengolahan yang berorientasi ekspor,” tegasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.