Diangkat Jadi PNS, Menteri Tjahjo Kumolo Minta Pegawai KPK Bisa BerAKHLAK

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo Raker dengan Komisi II DPR — MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai pandangan pemerintah atas penjelasan DPR terkait RUU tentang ASN serta pembentukan Panja RUU tersebut. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta Aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK.

"Pegawai KPK yang saat ini sudah bergabung menjadi PNS harus ikut menyeragamkan nilai-nilai dasar yang sama dengan seluruh ASN di Indonesia, sehingga BerAKHLAK dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Terlebih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).

Selain nilai dasar BerAKHLAK, Tjahjo menambahkan, PNS juga didorong untuk tetap profesional dan produktif dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, PNS harus mampu menerapkan cara-cara baru sebagai bentuk kemampuan survival birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di tengah-tengah tuntutan perubahan pada masa ketidakpastian.

Untuk diketahui, kegiatan orientasi pegawai ASN di lingkungan KPK dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada aturan tersebut termaktub, pegawai KPK yang sudah menjadi Pegawai ASN mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan yang diselenggarakan oleh LAN bekerja sama dengan KPK. Kegiatan orientasi tersebut merupakan upaya pengembangan kompetensi sekaligus pembekalan orientasi pegawai KPK sebagai ASN.

Kompetensi yang dikembangkan dalam orientasi ini mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan sistem pembangunan nasional, kebijakan pengelolaan organisasi pemerintah, serta kebijakan pengelolaan SDM aparatur.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Presiden Jokowi telah merestui rencana mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK, untuk dijadikan ASN di Bareskrim.

2 dari 2 halaman

Orientasi ASN KPK

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 1.289 pegawai KPK yang mengikuti orientasi dinyatakan lulus. Dari total peserta orientasi, 23 orang lulus dengan hanya satu kali perbaikan, sementara 1.266 orang lulus dalam satu kali evaluasi.

Kegiatan orientasi ASN KPK dilaksanakan selama empat bulan terhitung sejak 16 Juni 2021 lalu. Menteri Tjahjo berharap, seluruh pengalaman belajar yang telah didapatkan pada kegiatan orientasi tersebut dapat dimanfaatkan dan selalu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

"Pengalaman belajar ini juga dapat dimanfaatkan dalam merespons perubahan lingkungan strategis pemberantasan tindak pidana korupsi dengan segala dinamikanya untuk mendukung terwujudnya capaian target pembangunan dan pemerintahan yang baik," pungkasnya.

PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Tjahjo Kumolo
Tokoh
Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia saat ini.
Lihat Selengkapnya
Tjahjo Kumolo
ASN
Orang
ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara.
Lihat Selengkapnya
ASN
Akhlak
Pegawai KPK