Kinerja PPATK Dinilai 5,37 pada Indeks Efektivitas, Begini Kata Pimpinannya

Dian mengatakan indeks ini disusun oleh perwakilan akademisi dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana ,Universitas Jember, Universitas Padjajaran dan Universitas Airlangga.

Kemudian, ahli Pestel (politik,ekonomi, sosial, teknologi, environmental and law) dan konsultan dari Ernest & Young serta tim dari Badan Pusat Statistik.

Selama periode Agustus 2021, tim telah berhasil melakukan pengumpulan data secara nasional dengan menjangkau sekitar 1.269 responden dari berbagai kategori responden diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, Key Stakeholders dan 5 financial intelligence unit (FIU) Luar Negeri, diantaranya Australia, Singapura, Laos, Malaysia, dan Filipina.

Atas keseluruhan rangkaian tersebut, tim pelaksana survey telah memperoleh pencapaian sebesar 63,4 persen dari 1.269 responden terdiri dari Pihak Pelapor, Lembaga Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, serta Key Stakeholder lainnya, serta 11 FIU Luar Negeri dari ASEAN Plus Australia dan New Zealand dengan pencapaian response rate mencapai 77,5 persen.

Sementara, penilaian Sub Indeks Pencegahan adalah 7,16 yang sudah masuk pada kategori efektif, hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa berdasarkan kategori responden Pihak Pelapor menunjukkan bahwa Dimensi Risiko, Kebijakan dan Koordinasi Domestik merupakan dimensi dengan penilaian paling baik dengan skor 7,58 sementara Dimensi Pengawasan dan Pengaturan Pihak Pelapor skornya adalah 5,96.

Sedangkan berdasarkan kategori responden Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), dimensi dengan penilaian paling rendah adalah Dimensi Tindakan Pencegahan TPPT dengan skor 5,54 yang sudah masuk kategori efektif.

Untuk Sub Indeks Pemberantasan sendiri bernilai 6,63 yang juga sudah masuk dalam kategori efektif. Hasil analisis selanjutnya berdasarkan kategori responden Lembaga Penegak Hukum menunjukkan bahwa Dimensi Hasil Intelijen Keuangan TPPT mempunyai skor tertinggi yaitu 8,27 sedangkan Dimensi Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi memiliki skor terendah yaitu 5,63.

Di sisi lain, hasil analis efektivitas kinerja PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan karakteristik wilayah berisiko tinggi menunjukkan bahwa masih perlu upaya ekstra bagi PPATK untuk melakukan perbaikan pada Dimensi Sanksi Keuangan TPPT dan Proliferasi yang memiliki skor 4,36 dengan kategori cukup efektif

“Saya memberikan apresiasi atas survey indeks efektifitas yang dilakukan oleh PPATK. Jarang ada lembaga yang mau menilai dirinya sendiri, karena berisiko untuk diketahui kelemahannya oleh pihak lain” ujar Ningrum Natasya Sirait, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Diketahui ia menjabat sebagai Ketua Tim Ahli dan Akademisi pelaksana indeks efektifitas kinerja PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Informasi, survei ini dilaksanakan oleh Indekstat Indonesia, Konsultan Pelaksana Survei. Ningrum menambahkan agar angka-angka yang hasilkan oleh survey ini jangan menjadi angka mati, ia harus dijadikan acuan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada, tidak hanya untuk PPATK tapi juga bagi pemangku kepentingan lainnya seperti pihak pelapor, penegak hukum, regulator dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara itu Kepala PPATK menegaskan akan mengusulkan kepada Komite TPPU/TPPT yang beranggotakan 16 lembaga dan diketuai oleh Menko Polhukam untuk melakukan survei indeks efektivitas TPPU/TPPT untuk seluruh stakeholders terkait TPPU/TPPT.