Sukses

80 Persen Aktivitas Logistik di Tanjung Priok Masih Bergantung Angkutan Darat

Kemenhub beberkan isu penting peningkatan ekspor di kawasan Tanjung Priok, dari aspek lalu lintas. 

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Sarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Risal Wasal membeberkan isu penting peningkatan ekspor di kawasan Tanjung Priok. Salah satunya dari aspek lalu lintas.

"Kalau kita menengok ke wilayah Jabodetabek, khususnya di Tanjung Priok, dari sisi lalu lintas, ternyata 80 persen aktivitas angkutan logistik menggunakan moda darat," kata Risal, dalam acara webinar "Membangun Logistik Perkotaan Berkelanjutan di Jabodetabek" yang diselenggarakan oleh BPTJ, Selasa (28/9/2021).

Paparan Risal juga mengatakan bahwa di wilayah mulai dari Bekasi, Cikarang, Karawang dan Cikampek, kurang lebih ada 22 kawasan industri.

Dsri 22 kawasan industri tersebut, 8 diantaranya saling berdekatan dan berdampingan, sehingga vendor-vendor yang mensuplai barang di kawasan industri tersebut tidak perlu melalui jalan tol.

"Ini salah satu dampak positif di kawasan industri ketika mereka membutuhkan, mereka hanya bergerak di dalam kawasan indutri tersebut," tambahnya.

Adapun hambatan utama terkait logistik ekspor dari kawasan industri menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang perlu segera diselesaikan, menurut Risal.

Hambatan itu adalah konektivitas antar kawasan industri (jalan penghubung), manajemen wilayah pelabuhan, dan pengaturan lalu lintas.

"Nantinya saat industri ini berkembang, untuk mulai mencoba mengalihkan angkutan ekspornya tidak hanya ke Tanjung Priok tapi juga ke Pelabuhan Patimban," jelas Risal.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tindak Lanjut Permasalahan Konektivitas Antar Kawasan Industri

Kemudian terkait tindak lanjut permasalahan konektivitas antar kawasan industri, Risal mengatakan bahwa Ditjen Perhubungan Darat menyusun rencana tindakan (action plan).

Tindak lanjut pertama, paparan Risal menyampaikan bahwa "Kementerian Perubungan akan membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis yang melibatkan Pemerintah (Kemenko Perkomonian, Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan Jawa Barat) serta Pelaku Usaha (ALFI, ORGANDA, dan Asosiasi Perhimpunan Kawasan Industri).

Adapu tim kecil yang bertugas untuk menyusun rencana aksi jangka penduk, dan membantu konsultan yang ditunjuk untuk menyusun Master Plan jangka panjang, menurut Risal.

"Ditjen Perhubungan Darat disepakati ditunjuk sebagai leader untuk menyusun ini," kata Risal.

"Pihak Ditjen Perhubungan Darat juga melakukan monitoring di lapangan untuk mengetahui perkembangan situasi secara berkala," tambahnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.