Sukses

76 Tahun Indonesia Merdeka, 27,5 Juta Penduduk Masih Hidup Miskin

Liputan6.com, Jakarta Indonesia sebentar lagi akan memasuki usia ke-76. 17 Agustus memang menjadi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun diusianya sekarang, Indonesia masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya soal penduduk miskin.

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (16/8/2021), jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Secara persentase jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 10,14 persen. Angka itu turun 0,05 persen dibandingkan September 2020 yang sebesar 10,19 persen. Di mana pada September 2020 tercatat 27,55 juta penduduk.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp472.525/kapita/bulan. Artinya, hampir 10 persen penduduk Indonesia memiliki rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari Rp472.525 dan masuk kategori penduduk miskin.

Jika dilihat dari sisi disparitas kemiskinan, persentase penduduk miskin di kuartal I-2021 masih lebih banyak di desa dari pada di kota. Di mana populasi penduduk miskin di kota sebesar 7,89 atau sebanyak 12,18 juta orang. Sementara di desa 13,10 persen atau 15,37 juta penduduk miskin.

Namun, secara grafik jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2021 justru menurun 0,10 persen dibanding September 2020 yang sebesar 13,20 persen. Di mana penduduk miskin pada September tercatat mencapai 15,51 juta orang.

Di sisi lain, penduduk miskin kota justru bertambah 0,01 persen dari sebelumnya 7,89 persen. Adapun pada September 2020 penduduk miskin tercatat hanya 12,04 juta orang.

Jika melihat lebih dalam, angka kemiskinan di Indonesia sudah berangsur turun. Data ini terlihat sejak Maret 2017 sampai dengan September 2019. Namun kembali meningkat di Maret dan September 2020 hingga Maret 2021. Salah satu penyebab kenaikan angka kemiskinan tak lain, adalah pandemi Covid-19.

Pada Maret 2017 saat itu garis kemiskinan menyentuh level 10,64 persen atau sebanyak 27,77 penduduk miskin. Kemudian pada September 2017 berangsur turun menjadi 10,12 persen, atau mencapai 26,58 juta penduduk miskin.

Tren positif kembali ditunjukan. Pada Maret dan September 2018 angka kemiskinan berhasil turun satu digit. Masing-masing berada di level 9,82 persen (25,95 juta) dan 9,66 persen (25,67 juta).

Selanjutnya, pada Maret dan September 2019 juga demikian. Pemerintah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada Maret jumlah penduduk miskin berada di level 9,41 persen, atau 25,14 juta orang. Kemudian di September turun menyentuh 9,22 persen, atau setara dengan 24,79 juta penduduk.

Tren penurunan berhenti di 2019. Keberhasilan pemerintah dalam memperkecil angka kemiskinan gagal. Pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin kembali meningkat 9,78 persen atau mencapai 26,42 juta penduduk miskin. Sementara di September garis kemiskinan kembali harus menyentuh dua digit. Di mana tercatat 10,19 persen atau 27,55 juta penduduk.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Strategi Pemerintah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim, berbagai program perlinsos yang disalurkan pemerintah sejak tahun lalu seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) hingga bansos tunai (BST) berhasil menekan kenaikan kemiskinan di Tanah Air.

Dalam catatannya, tingkat kemiskinan pada masa terburuk pandemi di September 2020 masih terjaga di level 10,19 persen, naik secara tahunan (year on year) dari September 2019 yang sebesar 9,22 persen.

"Yang apabila kita tidak melakukan (penyaluran bansos) bisa melonjak, dari 9,22 persen di posisi September (2020) bisa mencapai 11,2 persen," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani menyebutkan, penguatan program penyaluran bansos bisa sedikit menekan angka kemiskinan pada Maret 2021 di level 10,14 persen, atau sekitar 27,5 juta orang.

Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ini terjadi lantaran didorong oleh membaiknya kesempatan kerja dan keberlanjutan program perlinsos untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Namun karena berbagai program perlinsos, tahun lalu mencapai Rp220 triliun dan tahun ini kita naikan lagi, maka kita menahan kenaikan kemiskinan tidak mencapai level pemburukan 11,2, tapi di level 10,19. Bahkan dengan pemulihan ekonomi kemiskinan ini sudah mulai menurun kembali," tutur Sri Mulyani.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, mengentaskan kemiskian menjadi pekerjaan besar pemerintah dalam jangka panjang. Kemiskinan bisa dihilangkan jika pemerintah bisa mendorong investasi sebesar-besarnya. Pada akirnya akan membuka lapangan pekerjaan untuk semua angkatan kerja.

"Tidak ada yang menganggur. Kondisi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi kita mengalami lompatan. Tumbuh di atas 7 persen rata-rata setiap tahun," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (16/8).

Dia mengatakan, selama pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya disekitar 5 persen, artinya investasi di Tanah Air masih belum cukup besar. Dengan begitu, tidak mampu membuka lapangan kerja untuk semua angkatan kerja. Sehingga kemiskinan ke depan diperkirakan masih akan tinggi.

 

3 dari 3 halaman

Solusi

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, ada beberapa cara bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Diantaranya dengan program terintegrasi lewat reforma agraria, kartu prakerja dan insentif perpajakan.

"Misalnya perusahaan yang menerima insentif pajak diwajibkan menerima lulusan kartu prakerja dalam jumlah tertentu," kata Bima.

Bima menambahkan, soal kemiskinan terjadi bukan hanya masalah temporer namun juga struktural. Di mana hal ini berkaitan dengan ketimpangan gizi sejak didalam kandungan. Anak dari keluarga miskin berisiko stunting lebih tinggi dibanding kelas menengah dan atas. Sementara 30 persen anak di Indonesia menderita stunting.

"Ini akhirnya menciptakan siklus kemiskinan dimana keluarga miskin cenderung melahirkan anak miskin. Hal tersebut disebut masalah struktural karena sebelum pandemi sudah menghambat mobilitas sosial kelas miskin naik menjadi kelas menengah," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com