Gubernur Khofifah: Stok di Jawa Timur Surplus, Tak Perlu Beras Impor

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur tidak perlu beras impor. Hal ini karena kondisi stok cukup dan aman hingga akhir Mei 2021.

"Bahkan sekarang sedang surplus sehingga tidak ada kebutuhan Jatim untuk suplai beras impor," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (22/3/2021).

Jatim, kata dia, bisa mencukupi kebutuhan pangan dan mampu menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, surplus beras di Jatim akan terjadi karena sampai semester satu luas panen dihitung asumsi hingga April sebesar 974.189 hektare dengan asumsi produksi beras 3.053.994 ton.

"Jadi berdasarkan prediksi dan hitungan kami, di Jatim akan ada surplus 902.401 ton. Dengan jumlah itu, maka Jatim tidak perlu ada suplai beras impor. Stok beras kita sangat melimpah. Bahkan saat ini tim satgas pangan sedang keliling untuk menyerap padi dan beras produksi panen," ucap dia.

Selain itu, berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok Januari 2021 sampai April 2021, ketersediaan beras diasumsikan tercukupi, bahkan tren harga beras terjaga stabil.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menjelaskan, angka ketersedian beras yang disebutkan di atas masih belum dihitung tambahan luas panen Mei dan Juni, dengan luas lahannya 295.118 hektare dan produksi 1.008.779 ton.

"Sehingga produksi beras Jawa Timur sampai dengan semester satu adalah 1.911.180 ton," kata mantan Menteri Sosial itu.

Dengan data tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa warga masyarakat tak perlu khawatir dan cemas, karena stok pangan aman dan dalam kondisi sangat cukup dan surplus.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menegaskan bahwa prakiraan produksi tidak bergeser seperti yang terjadi pada tahun 2020, bahkan produksi beras di Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun.

"Jadi, saya tegaskan bahwa ketersediaan 2021 kondisi stok sangat aman, tahun 2020 surplus 1,9 juta ton, yang secara tidak langsung menjadi stok atau cadangan," tuturnya.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan spekulasi sehingga berdampak pada gejolak harga di pasaran, sebab dengan kondisi beras Jatim yang surplus maka dipastikan kestabilan harga di pasar juga stabil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bulog telah menyiapkan antisipasi jika terjadi kekurangan bahan pokok utama di Indonesia, yakni beras. Hal ini disampaikan, menyusul isu ancaman krisis pangan di masa pandemi Covid-19 yang tengah santer terdengar di masyarakat.

2 dari 2 halaman

Susi Pudjiastuti Minta Tolong Megawati untuk Setop Impor Garam: Please Ibu..

Susi Pudjiastuti Bahas Masalah Natuna di DPP PKS — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara diskusi "Ngopi Bareng Presiden PKS" di DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020). Diskusi ini mengangkat tema "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan". (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, pengusaha dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memohon kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk turun tangan menghentikan rencana pemerintah dalam melakukan impor garam sebesar 3 juta ton.

Meski tak lagi duduk di jajaran pemerintahan, Susi Pudjiastuti menganggap mantan Presiden RI kelima ini sebagai satu-satunya orang yang bisa menghentikan rencana impor garam.

"Dearest Ibu Mega, please stop ekspor berlebihan .. Garam tidak boleh lebih dr 1.7 jt ton dan beras tidak usah impor ... please Ibu .. you are the one can make it happen," tulis akun Twitter @susipudjiastuti sembari mencantumkan akun @jokowi dan @PDI_Perjuangan, dikutip Senin (22/3/2021).

Permintaan tersebut dilontarkan Susi Pudjiastuti sembari mentautkan pemberitaan dari Liputan6.com yang berjudul PDIP Sesalkan Langkah Mendag Lutfi Soal Impor Garam dan Beras, Sabtu (20/3/2021). Dalam tulisan tersebut, Partai Banteng Merah meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak ngotot impor beras dan garam.

Menurut PDIP, menteri sebagai pembantu presiden diminta senafas dengan kebijakan politik pangan kepala negara dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional, serta berpihak pada kepentingan petani.

"PDI Perjuangan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya.