Sukses

Kemenhub Susun Strategi Tingkatkan Kinerja Logistik Kapal Laut

Untuk dapat melakukan pendistribusian logistik ke seluruh Indonesia, diperlukan sarana transportasi laut.

Liputan6.com, Jakarta Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki dua per tiga wilayah berupa lautan. Dalam kondisi ini, untuk dapat melakukan pendistribusian logistik ke seluruh Indonesia, diperlukan sarana transportasi laut.

Seperti diketahui, sampai saat ini indeks daya saing logistik Indonesia masih berada di bawah Singapura (4,0), Thailand (3,41), Vietnam (3,27) serta Malaysia (3,22). Indeks daya saing ini diukur dari efisiensi on-the-ground rantai suplai perdagangan atau kinerja logistik.

“Rantai suplai makanan merupakan tulang punggung perdagangan dan bisnis internasional,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, Sabtu (20/2/2021).

Ia menambahkan bahwa upaya peningkatan indeks ini perlu dilakukan sehingga transportasi laut perlu dikelola dengan baik guna menunjang perekonomian nasional.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, serta terjadinya berbagai pembatasan penumpang sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus, berimbas pada aktivitas transportasi laut.

“Dengan adanya pandemi ini, dibutuhkan penanganan khusus berupa peraturan dan pengambilan kebijakan yang tepat,” tandas Hayati.

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan bahwa program tol laut merupakan program yang sangat efisien sebagai sarana distribusi pangan ke seluruh wilayah di Indonesia. Sistem logistik ini masuk kedalam cakupan kebijakan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) kedepannya.

“Tol laut sangat efektif karena secara rutin dan terjadwal menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP),” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan paparan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Antoni Arif Priadi, arah kebijakan utama transportasi laut untuk tahun 2020-2024 adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri, meningkatkan konektivitas terhadap jaringan pelayaran internasional, pengembangan Pelabuhan hub internasional dan Pelabuhan pendukung tol laut.

Selain itu, masih ada lagi seperti pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan, peningkatan compliance terhadap standar/regulasi internasional, peningkatan keterpaduan antar moda dan antar wilayah, peningkatan teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan publik di Pelabuhan, serta revitalisasi kelembagaan Ditjen Perhubungan Laut.

Menurut Antoni, evaluasi tol laut pada masa pandemi cukup positif. Beberapa evaluasi tersebut antara lain program tol laut berdampak pada penurunan tingkat harga barang kebutuhan pokok dengan variasi sebesar -3,1 persen, program tol laut juga berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara Kawasan barat dan timur Indonesia dengan variasi sebesar -14,1,.

Selain itu program ini juga telah memberikan dampak positif bagi penurunan biaya logistik end-to-end dalam pendistribusian barang kebutuhan pokok yaitu sebesar -5,5 persen (rata-rata nasional).

Disisi lain, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja logistik pada sektor transportasi laut.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Usul Pelindo III

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo 3, Kokok Susanto mengatakan bahwa kunci utama meningkatnya kinerja Pelabuhan addalah dengan tersedianya  infrastruktur yang bagus.

Selain itu ia juga mengemukakan beberapa stimulus untuk para eksportir, antara lain melakukan early open stake dari semula hanya 3 hari menjadi 5 hari sehingga para eksportir dapat meningkatkan efisiensi sebesar 65 persen, empty import yang semula 3 hari menjadi 7 hari sehingga efisiensi yang diterima para eksportir sebesar 44 persen, dan menurunkan biaya container handling charge (CHC) sebesar 35 persen.

Kerjasama dengan bea cukai serta kebijakan waktu pembayaran juga dilakukan oleh pelindo III.

“Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman bea cukai dan karantina dimana kami menciptakan tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) dimana biasanya pemeriksaan fisik yang biasanya dua kali, kita paketkan menjadi satu, dan disitu kita hitung efisiensinya 38 persen hinga 49 persen, dan yang terakhir stimulusnya adalah memberikan kebijakan jangka waktu pembayaran mundur 30 hari,” tandasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.