Sukses

Pupuk Subsidi Kurang, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mengalokasikan pupuk subsidi pada tahun ini sebesar 9 juta ton. Alokasi ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang saat itu 8,9 juta ton.

Meski demikian, sejumlah kalangan memprediksi kelangkaan pupuk masih akan terjadi di 2021. Hal ini lantaran, sebanarnya kebutuhan petani akan pupuk subsidi ini mencapai 23 juta ton.

Demi mencegah terjadinya kekurangan pupuk, apa yang dilakukan pemerintah? Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengusulkan ada 5 upaya yang harus menjadi terobosan pemerintah.

"Pertama, penyempurnaan dan verifikasi data petani pada Sistem e-RDKK, setidaknya dengan cara integrasi dengan NIK, yang dikelola Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri. Pada tingkat lebih lanjut, integrasi ini dapat dilakukan dengan data luas pengiasaan lahan pada Sistem Penyuluhan Pertanian, yang dikelola Badan Penyuluhan dan SDM, Kementan," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

Kedua, menurut Bustanul, perumusan mekanisme khusus untuk bank negara, yang terhimpun dalam Himbara sebagai penerbit Kartu Tani. Langkah ini diperlukan agar mampu menjadikan kartu ini sebagai produk perbankan, yang dapat menghasilkan penerimaan. Baginya, mekanisme “saling mengandalkan” dalam hal pendataan dan pemberian Kartu Tani tidak akan mampu memecahkan masalah subsidi pupuk.

Ketiga, lanjutnya, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian sebagai man on the spot untuk mendukung e-RDKK dan pendampingan Kartu Tani. Pembekalan khusus ini, perlu menjadi bagian integral dari kebijakan penajaman subsidi pupuk.

"Hal yang perlu diingat ialah para penyuluh pertanian lapangan (PPL) memiliki tugas pokok mengubah perilaku petani agar mampu menolong dirinya sendiri, untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya," paparnya.

Keempat, pendampingan petani. Pendampingan ini perlu untuk mengurangi ketergantungan pupuk kimia, melakukan pemupukan sesuai anjuran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan), mendorong pupuk organik dan pupuk hayati untuk menyehatkan tanah dan lain sebagainya.

"Kelima, pengembangan pupuk organik dan hayati, mengembangkan usaha berbasis jasa, adaptasi data science, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan lain sebagainya," pungkas Bustanul.

2 dari 3 halaman

DPR Prediksi Kelangkaan Pupuk Subsidi Terjadi Lagi Tahun Ini

Komisi IV DPR RI hari ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dalam RDP kali ini, salah satu yang menjadi pembahasan adalah pupuk subsidi.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Nasdem, Sulaeman L Hamzah menyoroti alokasi pupuk subsidi di 2021 yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Disampaiknnya, berdasarkan data e-RDKK 2021, kebutuhuan pupuk subsidi mencapai 23,3 juta ton atau senilai Rp 67,12 triliun. Sementara itu, kemampuan APBN 2021 tidak bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan subsidi pupuk tersebut.

"Pemerintah hanya bisa memberikan subsidi sebesar Rp 25,276 triliun, sehingga ada kekurangan senilai Rp 41,905 triliun," ucap dia, Senin (25/1/2021).

"Sehingga bisa kita perkirakan pada tahun 2021 kemungkinan adanya kelangkaan pupuk subsidi 2021 masih akan cukup besar. Apa langkah yang akan ditempuh kementan dalam mengatasi kekurangan ketersediaan pupuk bersubsidi tahun 2021?," tanyanya.

Sulaeman berpendapat, saat ini, kepastian mengenai penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran juga menjadi pertanyaannya.

"Pupuk subsidi ini memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan petani. Namun ada sejumlah masalah seperti tepat sasaran atau tidaknya penerima pupuk bersubsidi," ucap dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: