RPP BUMDes Naik Kelas, Berdayakan Masyarakat Desa

Untuk keperluan operasional, RPP BUMDes Pasal 29 mengamanatkan pemisahan pengelolaan Aset Desa dan Aset BUMDes, di mana Aset Desa tidak dapat digunakan sebagai jaminan, sedangkan Aset BUMDes, yakni aset yang dimiliki dan diperoleh oleh BUMDes sebagai hasil dari usahanya sendiri, dapat digunakan sebagai jaminan, dijual, maupun disewakan.

Hal ini tentu bertujuan positif untuk melindungi masyarakat desa agar tidak kehilangan Aset Desa apabila terjadi kesalahan pengelolaan oleh Organisasi Pengelola BUMDes.

Terdapat banyak manfaat yang bisa didapatkan dalam pelaksanaan BUMDes, di antaranya membuka lapangan kerja baru, mengembangkan kerja sama dan jejaring, mengadaptasi teknologi bagi usaha dan pelayanan umum yang dikelola, menembus dan membuka pasar yang lebih luas serta menarik investasi masuk ke Desa bagi dinamika ekonomi.

BUMDes juga terbukti memiliki kapasitas dalam meningkatkan nilai ekonomis Aset Desa, mengembangkan potensi dan sumber daya lokal Desa, mendayagunakan dan mengelola sumber daya bersama publik (common pool resources) sebagai basis produksi investasi usaha dan pelayanan umum, mengatasi masalah- masalah masyarakat melalui pengelolaan model pelayanan umum yang tertata dan terkelola dengan baik.

Paralel dengan proses harmonisasi dan singkronisasi yang tengah berjalan antar Kementerian dan Lembaga terkait, draft RPP dan RPerpres pada portal https://uu-ciptakerja.go.id terus diperbaharui.

Untuk melihat draft RPP dan RPerpres tersebut, masyarakat dapat mengakses https://uu-ciptakerja.go.id/678-2/ dan https://uu-ciptakerja.go.id/daftar-rancangan-peraturan-presiden-uu-cipta-kerja/ Adapun informasi untuk mengetahui berbagai kegiatan diskusi TSA dapat dilihat melalui media sosial yaitu Instagram: @tsa_ciptakerja dan Twitter: @tsa_ciptakerja.