Ini Besaran Penyesuaian Tarif Pungutan Ekspor Produk Sawit

20160308-Ilustrasi-Kelapa-Sawit-iStockphoto — Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan, penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang diketuai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2020, atau 7 hari setelah diundangkan pada 3 Desember 2020.

"Nantinya besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya akan ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)," ujar dia dalam webinar bersama Kemenko Perekonomian, Selasa (8/12)

Dalam beleid itu menerapkan rentang tarif pungutan ekspor salah satunya untuk produk CPO yang dikenakan berjenjang yakni mulai USD5 kemudian naik menjadi USD15 untuk setiap kenaikan harga CPO sebesar USD25. Rinciannya, dalam PMK itu disebutkan tarif pungutan untuk CPO mencapai USD55 per ton untuk harga CPO di bawah atau sama dengan USD670 per ton.

"Pungutan kemudian naik menjadi USD60 untuk harga CPO USD670-695 per ton, lalu pungutannya naik menjadi USD75 ketika harga CPO mencapai USD695 sampai USD720 per ton. Untuk pungutan tertinggi mencapai USD255 untuk harga CPO mencapai di atas USD995 per ton," imbuh dia.

Dia menyebut, dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah tren positif harga CPO, dan keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional. Layanan tersebut antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel.

"Sehingga kebijakan ini juga akan terus dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk dapat merespon kondisi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini," tutupnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Musim kemarau yang melanda Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat membuat 80 hektare lahan gambut terbakar. Terbatasnya peralatan pemadaman membuat api dengan cepat meluas dan merambat ke lahan perkebunan kelapa sawit.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyahi Ubah Tarif Pungutan Ekspor Produk Sawit, Berlaku 10 Desember 2020

20160304-Kelapa Sawit-istock — Ilustrasi Kelapa Sawit (iStockphoto)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Pengenaan tarif baru ekspor produk kelapa sawit tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2020, atau 7 hari setelah diundangkan pada 3 Desember 2020.

“Dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah tren positif harga CPO, dan keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional,” jelas Kadiv Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan, Direktorat Penghimpunan Dana, BPDP Kelapa Sawit, Kus Emy Puspita Dewi dalam keterangan resmi, Jumat (4/12/2020).

Adapun layanan tersebut antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel. “Kebijakan ini juga akan terus dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk dapat merespon kondisi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini,” kata Kus.