Tak Ingin Lama-Lama, Kepala BKPM Bakal Buat PP Realisasikan UU Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Idealnya, pembuatan PP diberikan waktu paling lama 3 bulan harus selesai. Namun kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera menyelesaikannya segera. Menurutnya, lebih cepat lebih baik. Sehingga percepatan untuk layanan kepada masyarakat untuk bidang usaha dapat segera direalisasikan.

“PP itu bagian turunan dari NSPK dan nanti kita akan paralelkan disana. Jadi dengan NSPK ego sektoral KL gak ada lagi. Yang dulu ngeluh-ngeluh dapat NIB 3 jam tapi notifikasi bisa 1,2 tahun, dengan NSPK ini KL yang punya kewenangan melakukan ijin ditarik semua lewat BKPM sesuai Inpres 7. Notifikasi-pun kami kasih waktu untuk NSPK kalau sifatnya administrasi, contohnya tidak boleh lebih dari 7 hari dan kita bisa tau mandeknya dimana,” jelas Bahlil kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).

Ia menambahkan, jika tidak dilakukan notifikasi secara hukum, maka lembaga OSS akan melanjutkan ijin tersebut untuk mendapatkan kepastian kemudahan, efisien dan kecepatan.

“Ini termasuk ijin daerah selama ijin lokasi hanya kepala daerah dan tuhan yang tahu kapan mau dikeluarkan. Dengan NSPK sudah ada rambu rambu aturan mainnya, insyaallah dengan ini akan lebih baik,” kata dia.

Adapun target realisasi realisasi inovasi 2021, yakni Rp 886 triliun. Namun BKPM akan melakukan pembahasan kajian dengan melihat animo calon investasi.

“Kalau tambah baik, maka bisa kemungkinan kita tingkatkan. Bagi kami semakin banyak realisasi investasi PMA dan PMDN semakin baik. Semakin banyak investasi masuk maka semakin banyak penciptaan lapangan kerja,” kata Kepala BKPM.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: