Kasus Jiwasraya dan Asabri Picu Munculnya Rencana Pemangkasan Kewenangan OJK

Liputan6.com, Jakarta - Dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, termuat rencana pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI). Kewenangan OJK ini dipangkas lewat pasal 34 dalam revisi UU BI.

Guru Besar Ilmu Ekonomi UNDIP, FX Sugiyanto menilai rencana tersebut dipicu beberapa kasus asuransi dan perbankan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sebut saja kasus Asuransi Jiwasraya, dan ASABRI.

"Kejadian belakangan ini menjadi indikasi-indikasi sikap OJK yang kurang tegas itu jadi pemicu pasal ini muncul," kata Sugiyanto dalam diskusi Revisi UU BI & Perppu Reformasi Keuangan: Mau Dibawa Kemana Independensi Bank Sentral?, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Selama 10 tahun terakhir kata Sugiyanto, suka tidak suka menggambarkan independensi OJK sebagai lembaga pengawasan. Seharusnya kewenangan tersebut bukan ditarik kembali, melainkan OJK diberikan penguatan yang lebih dari yang ada saat ini.

Agar OJK memiliki kemampuan dalam mengawasi perbankan dan industri jasa keuangan. Dia menyebut, mungkin OJK terlihat tidak independen lantaran selama ini masih dibiayai lembaga keuangan yang lain.

"Kita bisa mengatakan ini tidak independen, apakah ini karena sumber pendanaan karena iuran dari lembaga keuangan yang ada," kata dia.

Menurutanya siapapun yang berwenang melakukan pengawasan harus diberikan penguatan. "Pada akhirnya nanti kewenangan pengawasan perbankan ke BI atau tetap di OJK, upaya kewenangannya bisa diperbaiki dari yang sekarang ," kata dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini: