Menteri PANRB: Reformasi Birokrasi Harus Tetap Jalan Meski Ada Corona

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga seluruh Indonesia harus tetap berjalan meskipun pandemi Corona masih belum mereda.

Dirinya berujar, tata kelola birokrasi harus beradaptasi mengikuti gelombang ketidakpastian yang tengah melanda tanah air, sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Nilai Integritas Pemprov Jateng 77,91, Pj Gubernur Jateng Minta Pelayanan Publik Terus Ditingkatkan

"KemenPANRB akan terus menjalankan Visi Misi Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri berkepribadian dengan landasan gotong royong. Beberapa poinnya berkaitan dengan SDM dan penyederhanaan birokrasi," kata Tjahjo dalam sambutannya di acara Webinar KemenPANRB Mendengar, Senin (22/6/2020).

Lebih lanjut, Tjahjo menyatakan progress reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia sudah mencapai 60 persen. Ditargetkan, tahun ini seluruh kementerian dan lembaga telah sepenuhny menerapkan penyederhanaan birokrasi.

Bagi kementerian dan lembaga yang belum melakukannya, maka tunjangan kinerjanya belum bisa dicairkan.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak di daerah, hingga Juni ini 60 persen selesai (reformasi birokrasi). Diharapkan Desember nanti seluruhnya selesai hingga urusan seperti tunjangan, insentif dan lain-lain. Daerah yang reformasi birokrasinya belum, nah, maaf kami akan tunda dulu tunjangan kinerjanya," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 57/2020 tertanggal 28 Mei 2020.

2 dari 2 halaman

Fokus Rencana Kerja

Menpan RB Tjahjo Kumolo (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tjahjo juga mengingatkan agar kementerian dan lembaga bisa tetap fokus menjalankan rencana kerja sesuai arahan Presiden khususnya di tengah pandemi.

"Tetap fokus ke skala prioritas sebagaimana yang sudah digariskan Presiden, seperti anggaran, kebijakan dengan skala prioritas, kita akan ikuti rencana Bappenas, Kemenkeu dan lainnya yang tidak lepas dari visi misi Presiden," tutupnya.