Sukses

Penyaluran BLT Dana Desa Pasca Lebaran Capai Rp 2,9 Triliun

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat BLT sebanyak 4.992.025 keluarga miskin.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan Dana Desa yang telah digunakan untuk Bantuan langsung Tunai (BLT) mencapai Rp 2,9 triliun. Adapun jumlah keluarga penerima manfaat BLT sebanyak 4.992.025 keluarga miskin.

“BLT desa yang diterima masyarakat di desa ada 47.030 desa. Jadi desa yang sudah menyalurkan BLT sudah 47.030 desa, sedangkan yang sudah mendapatkan dana desa masuk ke rekening itu ada 63.029 desa,” kata Abdul dalam Konferensi pers virtual update Penyaluran BLT dana Desa, Rabu (27/5/2020).

Maka, dana desa yang telah tersalur ke rekening kas desa (RKD) di 63.029 desa merupakan 84 persen dari 74.953 desa. Kemudian dilihat dari perbedaan laju musyawarah desa khusus (musdesus) dan penyaluran BLT dana desa April-Mei 2020, ia menyebut grafiknya terus mengalami kenaikan.

“Kalau kita lihat grafiknya itu jalan terus penyaluran BLT meskipun lebaran, sehingga kalau kita lihat musdesus dengan penyaluran jaraknya pendek, misalnya 23 Mei dari 44.035 desa yang tersalur, terus lebaran tanggal  24, 25, dan 26  itu naik dari 44.035 ribu desa menjadi 47.030 hampir tiga ribu kenaikan,” jelasnya.

Tentunya hal ini kabar gembira terkait komitmen kepala desa untuk memberikan hak-hak warga desa yang sudah didata dan musdesuskan, serta berhak mendapatkan BLT dari dana desa.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Peta Penyaluran

Sementara itu, lanjut Abdul untuk kemajuan penyaluran BLT Dana Desa Kab/kota hingga 26 Mei 2020, ada 109 desa yang sudah 100 persen menyalurkan dana desanya.

Kemudian 138 kab/kota  ada yang baru mencapai 75-90 persen yang tersalur, 55 kab/kota masih 50-74 persen yang tersalur, dan 94 kab/kota baru 1-49 yang tersalur. Sedangkan 38 kab/kota lainnya masih belum ada yang tersalur atau nol persen.

"Yang nol persen ini beberapa terkendala, sudah cek dilapangan salah satunya di NTT itu kepala desanya banyak yang baru dilantik, kemudian belum menyusun APBDES , jadi itu kendala yang sifatnya mendasar sehingga banyak 38 kab/kota belum cair sama sekali,” ujarnya.

Selain itu, juga ada karena koordinasi yang cukup jauh antar desa, sehinga penyaluran membutuhkan waktu, dan biaya yang cukup besar, seperti daerah Papua, dan Papua Barat yang masih mendominasi, sama halnya daerah Mahakam Kalimantan Timur karena terkendala geografis.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini