Sukses

Bedah Rumah Jadi Kunci Pelaksanaan Program Sejuta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyatakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat penting dalam pelaksaksanaan Program Sejuta Rumah. Hal itu dikarenakan BSPS dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Kementerian PUPR berharap pemerintah daerah (pemda) bisa melakukan replikasi terhadap pelaksanaan program BSPS atau yang lebih dikenal sebagai bedah rumah tersebut.

Menurut Khalawi, hal itu diperlukan agar lebih banyak masyarakat kurang mampu di daerah yang dapat meningkatkan kualitas rumahnya menjadi laik huni.

Dia mengutarakan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program BSPS adalah bagaimana sebuah rumah bisa disulap menjadi layak huni. Adapun beberapa target peningkatan kualitas rumah yang diperlukan adalah bagian atap, lantai dan dinding.

"Melalui Program BSPS atau bedah rumah ini kami ingin membangkitkan semangat masyarakat untuk saling membantu antar sesama. Jangan biarkan rumah tetangga sekitar kita tidak layak huni," ujar Khalawi, Jumat (6/3/2020).

Pelaksanaan program BSPS, lanjutnya, dimulai dari pendataan dari pemda setempat mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota bahkan Provinsi. Untuk itu, pihak Kementerian berharap setiap Pemda dapat memiliki data yang pasti mengenai jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya.

"Kami menerjunkan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) yang akan menampingi masyarakat dalam pelaksanaan BSPS. Jumlah bantuannya saat ini Rp 17,5 juta untuk peningkatan kualitas dan Rp 35 juta untuk pembangunan rumah baru. Jika Pemda dapat mengalokasikan dana APBD nya untuk program bedah rumah tentunya akan semakin banyak masyarakat yang menerima bantuan ini," terangnya.

2 dari 3 halaman

Pembangunan Program Sejuta Rumah Hadapi Tantangan pada 2019

Pembangunan program sejuta rumah saat ini tengah tersendat. Lantaran banyak pengembang yang menghentikan pembangunan.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Khalawi Abdul Hamid mengatakan, sampai sekarang masih banyak pengembang properti yang menahan diri dari melakukan pembangunan perumahan.

Dia mengungkapkan, ini terjadi karena masih belum ada kepastian tentang harga rumah baru pada 2019.

"Memang 2018 kita bisa melampaui target, tetapi ini adalah tantangan yang sulit di 2019," kata dia di kantornya, Jumat (8/3/2019).

Selain itu, dia menilai faktor tahun politik juga sedikit banyak mempengaruhi pola pikir para pengembang dalam mengerjakan proyek pembangunan perumahan.

"Tahun politik ini, karena pengembang juga ingin lari kencang membangun, tetapi menahan, saya bertanya kepada Pak Eko (Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan), kapan harga perumahan baru akan turun, karena pengembang masih memegang stok," ujar dia.

Dia menilai, dengan ada fakta pengembang masih menahan, ini merupakan tantangan yang cukup besar dalam mewujudkan program sejuta rumah.

Untuk alasan ini, Khalawi meminta harga sebuah rumah baru yang sekarang telah masuk di Kementerian Keuangan untuk segera mempercepatnya dan diresmikan. Dengan begitu, pengembang bisa mendapatkan kepastian untuk melanjutkan bisnisnya.

"Karena ini masih mencapai 120-128 (ribu) bulan ini, biasanya 200 an. Jadi saya bertanya kepada Pak Eko bahwa harga baru dapat dipercepat, dijemput saja (ke kemenkeu) biar cepat. Pengembang menunggu harga rumah baru dan kepastian, karena jika mereka tidak memiliki kepastian, mereka tidak akan bangun," ujar dia.

 

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: