Sukses

Trik Menhub agar PNS Semangat Pindah ke Ibu Kota Baru

Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan transportasi memegang peranan penting dalam kesuksesan perpindahan ibu kota baru.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan transportasi memegang peranan penting dalam kesuksesan perpindahan ibu kota baru. Ekspektasi PNS akan hal tersebut pun sangat tinggi.

Seperti diketahui, pemerintah telah resmi menunjuk Panajam Paser Utara dan Kutai di Kalimantan sebagai ibu kota baru.

Oleh karena itu, dia menegaskan transportasi massal di sana harus dirancang sedemikian rupa agar ekspektasi tersebut dapat terpenuhi dan membuat PNS semangat untuk pindah ke ibu kota baru.

"Kita harus memberikan satu yang benar-benar baik agar semua orang bersemangat untuk hadir di kota baru itu," kata dia, dalam diskusi bertajuk Transportasi Massal di Ibu Kota Baru Seperti Apa?, di Redtop Hotel, Jakarta, Kamis (10/10).

"ASN muda punya ekspektasi hidupnya tidak lagi berhadapan dengan kemacetan dengan polusi-polusi yang tidak perlu," dia menambahkan.

Dia mengungkapkan, saat ini aspirasi dari masyarakat dan berbagai pihak terus digali untuk dapat menciptakan transportasi yang memadai.

Transportasi hal yang penting karena dalam dunia properti pun hal itu merupakan salah satu bagian strategi dan integrasi. Hal itu bisa dicapai dengan aksesbilitas yaitu transportasi.

Jika transportasi yang memadai gagal diciptakan, menurutnya perpindahan ibu kota dapat dinilai gagal.

"Jika tidak bisa, maka itu awal dari ketidakberhasilan kita menciptakan satu kota menjadi satu tempat yang berharga," tutupnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub, Sugihardjo, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Kennedy Simanjutak dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis H. Sumadigala.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Tak Ada Mal di Ibu Kota Baru?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah bakal membuka sayembara desain ibu kota baru pada 2-11 Oktober mendatang.

Pemerintah sendiri telah merangkum indikator penilaian untuk memilih pemenang sayembara dalam sebuah Terms of Reference (TOR).

Dalam TOR tersebut, Menteri Basuki berujar, pihak desainer harus mempertimbangkan kebutuhan generasi milenial sebagai calon penghuni ibu kota baru. Dia mengumpamakan bila di sana tak perlu dibangun mall lantaran kaum muda lebih bergantung pada kemajuan teknologi. 

"Sekarang mall sudah pada tutup misalnya, karena dengan adanya teknologi itu sudah enggak perlu. Nah ini kotanya harus didesain seperti itu," ujar dia di Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Pernyataan itu sontak memancing pertanyaan, apakah benar di ibu kota baru nantinya tak ada mall?

Menurut Menteri Basuki, jawaban tersebut harus dituntaskan oleh desainer terpilih. "Belum tentu, pertanyaan-pertanyaan itu kan yang harus dijawab oleh desainer," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, dirinya beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan terbang ke Kalimantan Timur untuk membuka program sayembara ibu kota baru pada esok hari.

"Nah besok saya dengan Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi), kita akan launching untuk sayembara. Nanti sore juri semua sudah kumpul, sudah laporan semua ke saya untuk bisa di-launching besok," tukas dia. 

3 dari 3 halaman

Tahun Depan, Pemerintah Undang Swasta yang Minat Garap Proyek Ibu Kota Baru

Pemerintah siap menggelontorkan anggaran Rp 2 triliun untuk pengembangan ibu kota baru pada tahun depan. Pihak swasta pun akan mulai diundang untuk mengikuti bidding proyek ibu kota baru di tahun 2020.

"Mulai tahun depan sudah mulai undang swasta, sudah mulai lakukan bidding untuk swasta yang tertarik," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (26/9/2019).  

Dia memastikan jika proses open bidding akan dilakukan secara transparan dan terbuka. Setelah itu, baru ditentukan proyek apa yang akan digarap swasta.

"Kalau sebagai investor harus tahu dong mereka mau invest di mana. Jadi yang pasti duluan adalah KPBU yang terkait denga infrastruktur dasar," kata dia.

"Pointnya air bersih, kemudian listrik, itu yang duluan karena waktu pengerjaannya lama dan itu kebutuhan dasar dari sebuah kota. Kota itu baru bisa beroperasi kalau airnya ada listriknya ada," lanjutnya.   

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.