Sukses

Dibanding Negara ASEAN Lain, Birokrasi di Indonesia Sangat Panjang

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempercepat pembahasan upaya reformasi ekosistem investasi untuk mempermudah penanaman modal asing di Indonesia. Bahkan, dirinya merencanakan 2 hari sekali akan dilakukan rapat khusus menyelesaikan persoalan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, keseriusan presiden dalam persoalan birokrasi perizinan investasi tersebut tak main-main. Menurut dia, untuk memotong semua birokrasi yang dianggap menyusahkan memang perlu diskusi secara terus-menerus.

"Jadi sekarang mau memotong semua birokrasi birokrasi tidak perlu. Karena tadi setelah dibuat pembanding di negara-negara ASEAN kita itu sangat panjang birokrasinya kita tidak jadi kompetitif karena yang lain membuat peraturan-peraturan untuk investasi jauh lebih sederhana dari kita," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Luhut menekankan dalam hal ini pemerintah serius menyelesaikan beberapa proses perizinan yang dianggap berbelit. Bahkan diakuinya, seluruh sektor dilingkungan kementerian lembaga masih dianggap menyulitkan dalam hal perizinan.

"Dalam satu bulan ini harus sudah selesai tim mengerjakannya nanti setelah pelantikan presiden akan disampaikan," jelas dia.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jokowi mengaku kerap menerima keluhan para investor yang menghadapi kendala karena regulasi, maupun perizinan untuk investasi secara prosedural terlalu berbelit.

Presiden juga mengatakan adanya diskresi aturan yang diterapkan oleh kementerian sehingga menyulitkan investor.

Jokowi menegaskan reformasi ekosistem investasi mulai dari sisi regulasi, kemudahan perizinan, insentif perpajakan, pertanahan, ketenagakerjaan, hingga keamanan sehingga menarik investasi langsung dapat menjadi kunci menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi global.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

China Tak Relokasi Pabrik ke RI, Pemerintah Bakal Pangkas Izin Investasi

Pemerintah mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya resesi dalam satu tahun ke depan, dengan mendorong Foreign Direct Investment di samping tentu saja investasi dari dalam negeri sendiri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, menarik investasi asing sangat sangat penting bagi Indonesia karena situasi neraca pembayaran terutama neraca perdagangan dan transaksi berjalannya negatif.

"kalau itu negatif maka yang paling penting agar bisa didorong adalah Foreign Direct Investment supaya kalau Foreign Direct Investment valasnya akan ada,” kata Darmin dikutip dari laman Setkab, Kamis (5/9/2019). 

Selain akan ada peningkatan produksi di dalam negeri, menurut Darmin, selanjutnya valas juga akan masuk sehingga situasi neraca transaksi berjalan yang negatif itu bisa diimbangi. Tidak terlalu tergantung kepada modal jangka pendek tetapi lebih ke Foreign Direct Investment yang lebih stabil.

Persoalannya adalah bagaimana supaya investasi ini bukan hanya foreign bukan hanya penanaman modal asing termasuk penanaman modal negeri sendiri, bagaimana supaya investasi itu bisa meningkat lebih cepat dari apa yang kita punyai sekarang.

Menurut Darmin, pemerintah akan benar-benar fokus dalam waktu jangka pendek ini, 1-2 bulan ini memangkas lagi berbagai perizinan. Izin yang penting, tambah Darmin, dipertahankan yang tidak penting akan dihilangkan.

“Ya tentu yang penting kan pasti ada, misalnya izin usaha pasti perlu, tapi kalau kemudian izin-izin lain yang tidak terlalu penting katakanlah ada usulan bagaimana kalau impor barang modal atau mesin-mesin untuk investasi apa harus pakai rekomendasi lagi atau izin, yang begitu tidak perlu. Jadi itu dia fokus dari diskusi semuanya,” terang Darmin.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Permudah Investasi, Jokowi Bakal Rombak 74 Aturan Perizinan
Artikel Selanjutnya
Menko Luhut: BJ Habibie Seorang Negarawan yang Patut Diteladani