Sukses

BERITA TERKINIPARA MENTERI JOKOWI-MA'RUF DI KABINET INDONESIA MAJU

Hingga Agustus, Realisasi Program Satu Juta Rumah Capai 808 Ribu Unit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga 18 Agustus 2019 realisasi program satu juta rumah telah mencapai 808 ribu unit. Diketahui, pada tahun ini target ditetapkan yakni 1,25 juta unit hunian.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi mengatakan, pihaknya dapat mengejar target 1,25 juta di tahun ini. Dalam menjalankan program satu juta rumahpemerintah pusat berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

"Per tanggal 19 Agustus 2019 sudah 808 ribu. Artinya Insya Allah target kita tercapai," kata dia, saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (27/8).

Dia menjelaskan, rumah yang dibangun dalam program satu juta rumah terdiri dari rumah mewah, rumah sedang, dan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pihaknya pun sudah menentukan proporsinya.

"Jadi (proporsinya) bisa 1-2-3 rumah yang dibangun pengembang. Kalau ada 1 rumah mewah (yang dibangun), ada 2 rumah sedang, dan 3 rumah MBR. Atau (model) 1-3-6," urainya.

Dia pun mengapresiasi pengembang yang masih bersedia membangun perumahan MBR meski harga lahan kian mahal. Pemerintah, lanjut dia, juga berharap agar pengembang tak melulu mencari profit dalam membangun perumahan.

"Kalau di kota harga tanah tinggi, makanya kita apresiasi pengembang. Pemerintah harapkan swasta tidak hanya melulu profit, tapi membantu negara bangun rumah MBR," tandasnya.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Pemerintah Ajak Pengembang Bangun Satu Juta Rumah Tiap Tahun

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun proyek pemukiman layak huni bagi masyarakat pada tahun ini untuk menekan kekurangan atau backlog rumah. Pada 2015, backlog perumahan terhitung sebanyak 11,4 juta unit.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan sudah menyiapkan beberapa program untuk mengatasi backlog perumahan. Seperti menekan jumlah masyarakat yang tidak memiliki rumah dari 13,4 juta menjadi 11 juta, serta meminimalisir angka rumah tak layak huni dari 7 juta unit menjadi 5 juta unit.

"Pak Basuki (Menteri PUPR) dan Presiden (Jokowi) menekankan, per tahun minimal 1 juta rumah baru terbangun. Kita juga membantu masyarakat, mulai dari membangun gedung yang bagus, menyediakan fasilitasnya, jadi sudah siap huni," tuturnya di Rusun Sewa Lansia di Cibubur, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Selain itu, Khalawi menyebutkan, pemerintah pun akan mendirikan sekitar 13.500 rumah susun (rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

Dia juga mengatakan, minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mengatasi permasalahan backlog rumah akan disiasati dengan menggandeng pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk berpartisipasi menyiapkan rumah layak huni, khususnya bagi para MBR.

"Dengan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha), kemudian diprogramkan 13 kota baru mandiri, kalau itu jalan, Insyaallah bisa (mengatasi backlog perumahan)," ujar dia.

Khalawi menambahkan, Kementerian PUPR sudah mendorong para pengembang besar sektor perumahan pada saat perhelatan REI Mega Expo 2018 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta kemarin. Hasilnya, ada 25 pengembang besar yang siap membantu pemerintah mengatasi permasalahan backlog perumahan tersebut.

"Kita akan minta komitmen mereka untuk membantu pemerintah dalam mengatasi backlog, atau untuk penyediaan rumah MBR ini," pungkas dia.  

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Strategi Pemerintah Atasi Hambatan Program Sejuta Rumah