Sukses

JK: Transmigrasi Wujudkan Kesejahteraan yang Lebih Meratakan

JK mengatakan, transmigrasi merupakan program yang telah lama dicanangkan pemerintah sejak era 1950-an.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi bertema Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, pada hari ini.

Rakornas kali ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Dan menteri, seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Dalam sambutannya di acara pembukaan, JK mengatakan, transmigrasi merupakan program yang telah lama dicanangkan pemerintah sejak era 1950-an, dengan tujuan untuk meratakan kesejahteraan hingga ke daerah terluar negara.

"Transmigrasi tentu kita pahami semua sebagai program yang sudah lama dibuat untuk memajukan negeri. Dalam perkembangannya, paradigma transmigrasi terus berubah sesuai zamannya," ungkap dia di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Dia menceritakan, transmigrasi pada mulanya bermaksud untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa untuk dipindahkan ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Namun, masalah kemudian muncul ketika transmigran kerap berselisih paham dengan penduduk lokal.

Menanggulangi hal tersebut, pemerintah disebutnya coba mengomandoi pendatang untuk saling bercampur dalam lingkup sosial bersama penduduk lokal, yakni dengan cara berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

"Transmigrasi itu transfer keterampilan. Orang Jawa dan Bali itu biasa lebih terampil pertanian. Maka itulah suatu pergaulan atau percampuran kemampuan diharapkan akan terjadi. Itu baru suatu transmigrasi berhasil," tutur dia.

Jika cara tersebut berhasil, lanjutnya, itu menandakan bahwa tujuan awal dari diadakannya program transmigrasi berhasil tercapai, yakni meningkatkan kesejahteraan penduduk hingga ke wilayah terluar.

"Sekarang ini, transmigrasi untuk memberikan kesejahteraan untuk yang datang dan lebih mensejahaterakan yang sudah tinggal di sana. Baru ada keseimbangan," ujar dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Transmigrasi Kembangkan Pertanian Ramah Lingkungan

Kesadaran akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan sudah menjadi kesepakatan internasional. Hal itu disambut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan mengembangkan konsep pertanian modern ramah lingkungan. 

Pertanian modern tidak lagi dipandang sebagai sistem yang hanya bisa menghasilkan produk sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan kimia. Namun, akhirnya ekosistem di sekitar punah, rusak serta kegiatan pertanian pun mati. 

Untuk itu, pertanian modern saat ini merujuk kepada pertanian organik yang mengandalkan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis yang memproduksi bahan pangan yang aman serta tidak merusak lingkungan. Sebab, pertanian organik merupakan proses budidaya pertanian yang menyelaraskan pada keseimbangan ekologi, keaneka-ragaman varietas, serta keharmonian dengan iklim dan alam lingkungan. 

Dengan mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan dan merujuk kepada alam terbukti memberikan hasil memuaskan. Selain menghasilkan produk yang sehat dan menyehatkan, pertanian organik juga menguntungkan bagi petani karena nilai jual produknya lebih tinggi dibanding produk pertanian anorganik. 

Maka tidak berlebihan, banyak pihak mulai melirik pertanian organik sebagai masa depan baru baik bagi keberlanjutan lingkungan maupun potensi ekonomi pertanian masa depan. Terkait lahan bukanlah persoalan untuk memulai pertanian organik di kawasan transmigrasi, sebab dari tahun ke tahun pemerintah menyiapkan lahan baru untuk para transmigran. Tahun lalu, pemerintah tidak kurang menyiapkan seluas 1,5 juta hektar lahan hutan konversi yang telah mengalami kerusakan untuk para transmigran. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, penggunaan hutan tersebut tidak akan merusak fungsi hutan karena para transmigran tidak akan tinggal di dalam hutan. Mereka akan ditempatkan di Areal Penggunaan Lain (APL) dan akan difasilitasi dengan hak pakai hutan selama 70 tahun.

“Saat ini, setidaknya terdapat 9,5 juta hektar hutan konversi yang mengalami kerusakan di seluruh Indonesia, ” kata Marwan Jafar dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Kamis (14/4).

Pengembangan program ini juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup di sekitar hutan. Menurut Menteri Desa PDTT, tak hanya memanfaatkan kawasan hutan konversi, Kemendes PDTT juga akan terus menambah Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di seluruh Indonesia hingga menjadi 79 KTM dari 44 KTM yang saat ini sudah ada. Penambahan kawasan mandiri ini akan terealisasi hingga 2015. 

Tahun lalu, ketika sebuah daerah mengajukan pembangunan KTM dan kita disetujui. Maka otomatis KTM akan dibangun. Jika merujuk hingga 2015 paling tidak ada sejumlah 79 embrio KTM. Hingga kini, ada ada 89 kota baru di seluruh Indonesia yang berasal dari pembangunan KTM di lokasi transmigrasi.

"Konsep pengembangan daerah model KTM ini diharapkan menjadi pusat-pusat kota baru di masa datang. Dulu dibutuhkan 30 tahun untuk membangun sebuah kota, namun upaya sistematis untuk membuat kota baru dibu-tuhkan 10 hingga 15 tahun," tandasnya. 

Proyek pertanian ogranik siap dibangun dan dikembangkan terutama di kawasan KTM. Potensi pertanian organik memiliki pangsa pasar yang menjanjikan, terlebih saat ini masyarakat internasional mengadopsi konsep "Kembali ke Alam" dimana permintaan produk pertanian organik diseluruh dunia tumbuh pesat hingga sekitar 20 persen per tahun. 

Harga produk pangan organik juga jauh lebih tinggi daripada pertanian konvensional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para transmigran, sekaligus menarik calon transmigran baru dari kelompok pengangguran berpendidikan karena pertanian organik membutuhkan keterampilan khusus.

Kemendes PDTT bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Masyarakat Organik Indonesia (Maporina). Langkah awal, Kemendes PDTT melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi para calon petani organik. Langkah kedua, Maporina melatih sebanyak 400 pengangguran untuk memperkenalkan pertanian orga-nik dan selanjutnya para peserta akan dikirim ke lokasi transmigrasi yang akan dikembangkan menjadi kawasan pertanian organik. Untuk itu, pemerintah optimistik program itu dapat menjadi salah satu program unggulan untuk mengatasi jumlah pengangguran dan kemiskinan yang naik menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu mencapai 8,9 juta penganggur dan 35 juta orang miskin. 

Sedangkan potensi dan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dimana dan total 75,5 juta hektar lahan yang dipergunakan untuk usaha pertanian, baru 25,7 juta hektar yang diolah untuk sawah dan perkebunan. Uji tanam pertanian ogranik sudah dilakukan di Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang sudah panen raya pada Maret lalu. Padi variatas gogo dikawinkan dengan metik wangi. Hasilnya, pertanian organik jauh lebih banyak dibandingkan non organik, serta lebih pulen dan beraroma wangi. Hasil penenya pun berbeda, jika padi non organik per hektar bisa menghasilkan lima ton, sedangkan padi organik bisa mencapai enam hingga tujuh ton per hektar dan harganya juga tinggi yaitu Rp14.000 per kilogram. 

Padi jenis itu, pertama kali ditemukan oleh Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Jawa Tengah, Totok Agung. Padi jenis ini bisa tahan pada tanah dalam kondisi kering maupun basah dan pertanian dengan jenis padi ini tidak memerlukan benih padi sebanyak jenis padi lainnya. Sehingga dalam satu hektar lahan hanya diperlukan 10 kilogram benih padi, dibandingkan dua cara lain yang dujicobakan yakni cara tebar acak yang memerlukan 60 kilogram benih padi dan cara tabela yang membutuhkan 40 kilogram benih padi dalam satu hektar.

3 dari 3 halaman

Pemprov DKI Akan Kirim 10 Keluarga untuk Transmigrasi

Pemprov DKI Jakarta akan mengirim 10 keluarga untuk bertransmigrasike Gorontalo dan Sulawesi Tenggara pada 2017.

"Rencana 2017 hanya 10 KK. Nanti orangnya akan diseleksi untuk ke Gorontalo lima KK dan Sulawesi Tenggara lima KK," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (8/7/2017).

Transmigran akan mendapat rumah dan lahan seluas dua hektare atau disesuaikan dengan harga tanah saat sampai ke daerah tujuan.

"Nanti Agustus kami mulai pendaftaran. Biasanya akhir tahun dapat info kesiapan daerah di sana," ucap dia.

Untuk persyaratan warga Ibu Kota yang ingin mendaftar, harus memiliki KTP DKI Jakarta, tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berjiwa usaha tinggi dan ulet.

Selain untuk pemerataan dan penyebaran penduduk, transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat saat sampai di daerah tujuan.

"Di sana penting kesiapan orang. Kalau tidak mempunyai cita-cita atau malas sama saja. Tujuannya kan memperbaiki hidup di sana," kata Priyono.

Ada pun pada 2016, keluarga yang dikirim untuk transmigrasi sebanyak 11 keluarga dan terdiri atas 39 orang.

Daerah tujuan pada tahun sebelumnya adalah Kalimantan Tengah sebanyak enam keluarga beranggotakan 18 orang dan Sulawesi Utara sebanyak lima keluarga beranggotakan 21 orang.

Priyono menuturkan setiap tahun animo masyarakat untuk mengikuti transmigrasi sangat besar, tetapi kuota yang diberikan kini telah dikurangi dibanding awal tahun 2000-an hingga mencapai ratusan keluarga.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.