SKK Migas dan INPEX Teken Kesepakatan Pengembangan Blok Masela

Tercapainya beberapa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Inpex Coorporation dalam pengembangan Blok Masela, akan menguntungkan negara.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan, hasil pertemuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dengan CEO Inpex Corporation, Senin 27 Mei 2019 di Tokyo, adalah sebuah momentum bersejarah yang menandakan makin kondusifnya iklim investasi di Indonesia. 

Dari pertemuan tersebut menghasilkan dua kesepakatan, yaitu rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) dan bagi hasil minyak dan gas dengan komposisi 50 persen pemerintah dan 50 Inpex.

"Kesepakatan itu jelas menguntungkan kedua belah pihak karena Blok  Masela dapat segera berproduksi, setelah sekian lama tertunda sehingga bisa memberikan nilai tambah, termasuk multiplier effects bagi tumbuhan industri di sekitar Masela,"kata Fahmi, di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2019.

Dia memandang, bagi hasil 50 persen pemerintah dan 50 persen Inpex cukup realistis sesuai dengan prinsip gross split, modal dan risiko sepenuhnya ditanggung investor. 

Hal ini lebih banyak menguntungkan bagi pemerintah, terutama eksplorasi Blok Masela dapat segera dilakukan sehingga dapat segera berproduksi. 

Meski bagian keuntungan pemerintah memang relatif berkurang karena porsinya menjadi 50:50, tapi hal tersebut itu wajar dan tidak jadi masalah karena pemerintah tidak lagi menanggung risiko dan pengeluaran investment expenditure (Inpex) maupun operatinal expenditures (Opex), sebab semuanya menjadi tanggungan investor.

"Kesepakatan ini akan membuktikan bahwa iklim investasi migas di Indonesia semakin kondusif," tandasnya.

SKK Migas menargetkan, persetujuan rencana desain (Plan Of Development/POD) Blok Masela dilakukan Juni 2019.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, kerja sama pengembangan Blok Masela dengan Inpex Corporation akan ditandatangani pada pertengahan Juni 2019, dalam forum G20. Kemudian akan dilanjutkan dengan persetujuan POD pada akhir Juni 2019.

"Iya, jadi kita harapkan pertengahan Juni ini, kita bisa selesaikan HoA pas G20. Sampai akhir bulan juga approval pod akhir Juni bisa dilakukan," kata Dwi di Jakarta, Jumat, 7 Juni 2019.

Menurut Dwi, salah satu poin dalam negosiasi antara SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia dan Inpex adalah biaya proyek, dengan menentukan acuan yang digunakan untuk perhitungan biaya dan besaran bagi hasil migas.

"Misal soal cost of development atau project cost kita bicara. Sementara dipakai referensi mana, tapi nanti akan disesuaikan dengan realisasi. Jadi sekarang kita gunakan basis realisasi sebenarnya," papar Dwi.

Dwi melanjutkan, penetapan besaran split akan menentukan nilai investasi. Pemerintah RI dan Inpex pun telah bersepakat, besaran dasar bagi hasil migas untuk Blok Masela sebesar 50 persen untuk pemerintah dan 50 persen untuk Inpex sebagai operator Blok Masela.

"Split akan sangat dipengaruhi oleh nilai investasi, jadi nilai investasi sekarang boleh saja ambil reference tertentu, tetapi nanti saat proyek selesai dia akan cek realisasinya," ujar dia.