Alasan Pemerintah Bangun Infrastruktur dari Aceh hingga Papua

(Foto: Merdeka.com/Wilfridus S) — Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:Merdeka.com/Wilfridus S)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah untuk menjadi penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lain Indonesia dan menciptakan pemerataan pembangunan.

"With in and with out Indonesia. Semua elemen infrastruktur. Indonesia adalah negara besar. Bukan hanya Jakarta dan Serpong," kata dia, di Apple Developer Academy, BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3/2019).

"Untuk memastikan semua orang Indonesia punya kesempatan, keterhubungan adalah hal yang penting. Pemerintah investasi pada infrastruktur. Itu bukan hobi presiden Jokowi. Itu mandatori," imbuhnya.

Dengan demikian, diharapkan para infrastruktur tidak saja menghubungkan dan menyatukan Indonesia, tapi juga dapat meningkatkan keekonomian.

"Kita sudah bangun infrastruktur dari jalan, pelabuhan, bandara sama seperti tol di udara tol langit. Supaya kita tidak membuat perbedaan antara orang yang tinggal di Jakarta dengan yang tinggal di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan tempat lain di Indonesia," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pembebasan Lahan Jadi Kendala Pembangunan Infrastruktur

Tol Medan-Binjai (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang kini gencar dilakukan perusahaan BUMN Konstruksi. Padahal menurutnya, pengerjaan infrastruktur seperti membangun jalan kelak ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

"Jadi yang paling berat dan tidak terlepas adalah untuk meyakini warga soal pembebasan lahan. Bagaimanapun juga kita melakukan penilaian, masyarakat bisa mengerti ini untuk kepentingan masyarakat," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Selasa 12 Maret 2019.

Agar proses pembebasan lahan ini bisa dipercepat, dia meneruskan, pemerintah mencari solusi dengan memberikan dana talangan sebagai bentuk ganti rugi kepada masyarakat.

"Juga kemudian masyarakat bisa melihat, dengan mendapat dana uang mereka bisa tergantikan (lahannya). Nah ini juga sangat menolong," ungkap dia.

Upaya ini lantas berbuah baik, dimana proses pembebasan lahan bisa dipercepat hampir di semua tempat, meski masih ada di beberapa wilayah yang cukup memakan waktu.

"Ada lah di beberapa tempat yang sedikit terkendala. Tapi ini tidak terlepas karena masyarakatnya juga bersemangat untuk bisa punya jalan baru," pungkas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi menyampaikan pidato Kenegaraan menyambut HUT Ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta.