REI: Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Tantangan Sektor Perumahan di RI

20160908-Properti-Jakarta-AY — Sebuah maket perumahan di tampilkan di pameran properti di Jakarta, Kamis (8/9). Penurunan DP KPR rumah kedua dan ketiga juga turun masing-masing menjadi 20% dan 25%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan bahwa kinerja pemerintah Joko Widodo di sektor perumahan perlu diapresiasi. Pemerintah kata dia, telah menunjukkan komitmen untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat selama 4 tahun terakhir.

"Kalau dari kami melihatnya lebih ke sisi substansi selama ini memang kita harus akui bahwa pemerintah 4 tahun belakangan ini sangat konsisten dan mempunyai progres yang kuat untuk bagaimana caranya rakyat ini bisa memiliki rumah dan bisa berpenghidupan secara lebih layak," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Meskipun demikian, dia mengatakan, tentu ada catatan yang masih harus diberikan terkait implementasi program pembangunan perumahan yang dijalankan pemerintah.

"Jadi kebijakan yang memang fokus di sana seperti ada PP 64 sudah dijalankan kemudian OSS sudah dijalankan tapi memang belum bisa berjalan secara penuh," jelas dia.

Menurut dia, ke depan masih cukup banyak tantangan yang harus dihadapi. Termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan.

"Karena memang tantangannya cukup banyak sebenarnya menggulirkan kebijakan ke 450 sekian daerah tingkat Daerah Tingkat (Dati) II artinya kabupaten kota bukan yang gampang sebenarnya," ungkapnya.

Selain itu, backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta dan terus bertambahnya kebutuhan perumahan setiap tahun, kata dia, juga merupakan tantangan tersendiri.

"Jumlah itu tantangan sendiri 11,4 juta backlog kemudian ada keluarga baru yang masuk setiap tahun di 800 keluarga itu adalah sebuah tantangan yang cukup besar," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam rangka mendukung program pemerintah, Abipraya Properti lakukan soft launching Perumahan Arya Green Tajurhalang yang berlokasi di kawasan Tajurhalang, Bogor.

2 dari 2 halaman

Pengembang Diminta Lebih Gencar Bangun Rumah Murah

Berburu Rumah Murah di Indonesia Property Expo 2017 — Pengunjung melihat maket rumah di pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8). Pameran properti tahunan ini menghadirkan hampir 900 proyek perumahan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta kontraktor pengembang perumahan untuk lebih gencar membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Salah satu langkah dalam menyediakan hunian terjangkau melalui Program Sejuta Rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menuturkan, pembangunan hunian dalam Program Sejuta Rumah hingga akhir Februari 2019 telah mencapai 120 ribu unit.

Namun dia menilai, pencapaian tersebut masih tertahan lantaran pengembang enggan membangun rumah bagi MBR sebelum ada kepastian terkait harga jualnya.

"Jadi kita sekarang memang masih ada gejala pengembang menahan stok karena nunggu harga. Nah ini enggak betul nih," keluh dia di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Dia pun mengimbau agar pengembang tetap menyalurkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan harga yang ada sekarang, laksanakan seperti biasa. Karena dengan harga sekarang masih bisa jalan," imbuh dia.

Dia pun menyampaikan, Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan kini tengah menggodok perubahan skema harga rumah MBR untuk periode 2019 dan 2020.

"Ini sedang diusulkan dari PUPR ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), sedang harmonisasi. Ini untuk 2 tahun, 2019 dan 2020. Saya minta kepada teman-teman asosiasi dan pengembang untuk terus semangat mendukung Program Sejuta Rumah," ujar dia.