Sukses

Moeldoko: Jokowi Bangun Infrastruktur Bukan untuk Cari Suara

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo dalam masa pemerintahannya memang fokus dalam pembangunan infrastruktur. Karena ini merupakan dasar bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara yang lebih maju ke depannya.

Namun, belakangan banyak pihak yang mengkritisi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini kurang terasa manfaatnya. Hal ini langsung dijelaskan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.

"Ada hal-hal yg perlu diluruskan dan dipahamkan berbagai pihak karena banyak pandangan yang sementara menurut saya tidak pas di infrastruktur. Padahal di beberapa daerah yang menyampaikan bahwa Bapak Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Tapi ada sedikit orang yang mengkritisi pembangin infrastruktur itu," cerita Moeldoko di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Dia juga menegaskan ada hal yang mengalami perbedaan signifikan dalam hal pembangunan infrastruktur selama kepemimpinan Presiden Jokowi, terutama dalam hal pemerataan pembangunan.

"Kalau presiden atau Pak Jokowi ingin membangun hanya berorientasi pencapaian voters untuk mencari suara pada 2019, Pak Jokowi cukup membangun infrastruktur di Jawa, tidak perlu membangun diluar karena populasi di Jawa lebih besar. Masa iya kepala negara berpikir seperti itu," tegas dia.

Selama hampir lima tahun memimpin, memang pembangunan infrastruktur yang paling booming adalah jalan tol. Padahal ada beberapa pembangunan lainnya seperti pelabuhan, bandara, jalan nasional. Semua itu dilakukan justru paling banyak di daerah-daerah terpencil.

Dengan begitu, diharapkan ekonomi di daerah-daerah terpencil tersebut bisa tumbuh lebih cepat. Melaluo hal ini, misi Indonesia untuk menjadi megara maju di 2035 akan cepat terwujud.

 

2 dari 2 halaman

Infrastruktur RI Masih Jauh Tertinggal dari Negara Tetangga

Pusat Studi BUMN (PSB) menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Meski saat ini pemerintah tengah mengebut pembangunan infrastruktur di semua sektor.

Ketua Pusat Studi BUMN (PSB), Tjipta Purwita menyebutkan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika infrastruktur memadai otomatis angka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan berada pada level yang kuat.

"Kita bertahun-tahun merasakan betapa pentingnya infrastruktur dan dianggap masih lambat dalam infrastruktur dan pertumbuhan ekonominya. Kalau kita bisa bangun infrastruktur secara masif saya pikir pertumbuhan ekonomi kitaa akan besar dan kuat," kata dia dalam seminar bertajuk "Kebangkitan BUMN dalam Pembangunan lnfrastruktur Berkelanjutan", di Jakarta, Kamis (7/2/2019). 

Dia mengungkapkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini investasi di sektor pembangunan infrastruktur Indonesia hanya 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Sebelum krismon investasi infrastruktur pernah 7 persen dari PDB. 5 tahun terakhir 5 persen dari PDB. Dibanding Thailand, Vietnam 7 persen dari PDB dan China 10 persen dari PDB. Jadi kita masih tertinggal sedikit," ujarnya.

Infrastruktur memegang peranan penting dalam hal menghubungkan antar daerah untuk mewujudkan konektivitas nasional. Terutama untuk negara sebesar Indonesia yang juga memiliki kondisi geografis yang beragam.

Namun, ada kendala yang lebih penting saat Indonesia ingin mengejar ketertinggalan infrastruktur tersebut. Yaitu mengenai masalah pembiayaan infrastruktur. Sebab pada kenyataannya APBN tidak mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesai tidak dapat mengandalkan dompet negara.

"Pembiayaan infrastruktur memang terdapat financing gap, untuk biaya infrastruktur karena APBN hanya mampu biayai 42 persen, sisanya harus ditopang non APBN atau sumber pendanaan lain yang kreatif," ujarnya.

Pembiayaan non APBN misalnya mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) untuk bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha {KPBU}, dan lain-lain skema kerjsama. Pemerintah tetap mengurangkan ketergantungan terhadap alokasina APBN, sehingga membuka peluang skema private investementfund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara.

Loading
Artikel Selanjutnya
Isu Reshuffle Kabinet, Moeldoko: Tidak Ada, Semua Konsentrasi Kerja
Artikel Selanjutnya
Moeldoko: Banser Layak Jadi Komponen Cadangan