Ini Pinta DPR kepada Pemegang Polis Asuransi Jiwasraya

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara terkait tuntutan Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya yang belum lama ini mengklaim telah mengirimkan surat aduan ke DPR dan Pemerintah.

Anggota Komisi VI, Inas Nasrullah mengatakan, meski Komisi VI belum secara resmi menerima surat aduan tapi dirinya telah mengetahui tuntutan yang diminta Rudyantho selaku Koordinator Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya.

Melihat hal itu, ia pun meminta para nasabah tetap tenang dan sabar, sambil menunggu upaya penyelesaian yang tengah dilakukan manajemen Jiwasraya bersama Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

"Kami yakin nasabah tetap tenang dan tetap menaruh kerpercayaan dan dukung manajemen dan Kementerian BUMN. Buktinya Roll Over meningkat. Cuma yang mau saya pertanyakan adalah motif dari forum ini," kata Inas, Kamis (24/1/2019).

Sebagai informasi, dalam surat aduan bertanggal 12 Desember 2018 itu, Koordinator Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya mendesak manajemen untuk segera membayarkan kewajiban polis atas nasabah-nasabah yang terdaftar di dalam surat.

Namun, yang janggal, Rudiyantho yang diketahui pernah menjadi kuasa hukum pemilik PT Brent Ventura dan PT Brent Securities dalam kasus investasi bodong ini tidak mencantumkan surat kuasa atas pemegang polis.

Dengan begitu, Inas pun menilai Rudyantho tidak memahami karakteristik produk JS Saving Plan atau Bancassurance yang dimiliki Jiwasraya, maupun asuransi lainnya.

"Kontrak polis itu bersifat individual karena yang berkontrak adalah perusahaan asuransi dengan perorangan. Jika orang itu mengklaim bahwa dia adalah koordinator atau kuasa hukum pemegang polis, harusnya ada surat kuasa kalau dia adalah pihak yang ditunjuk dong," kritis Inas.