Menaker Akui Ada Potensi PHK di Sejumlah Sektor Industri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengamini ada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri di Tanah Air. Sejumlah langkah mitigasi juga disiapkan untuk mengantisipasinya.

Dia mengatakan, kondisi geopolitik global turut berpengaruh pada industri di Indonesia. Dia mengakui ada risiko PHK karena dampaknya dirasakan oleh pelaku usaha.

"Jadi ada beberapa yang kemudian kalau apa masih dalam taraf ada ancaman atau risiko PHK," ujar Yassierli usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dia mengatakan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Misalnya, penyelesaian dengan skema bipartit, hingga langkah mediasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Ada yang kemudian kita minta penyelesaiannya masih bersifat bipartit. Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan," tuturnya. 

Serikat buruh sebelumnya mencatat ada potensi PHK di berbagai sektor, mulai dari otomotif hingga produsen keramik. Pada sektor kedua ini, ada ancaman PHK imbas pasokan gas yang terganggu.

"Ya contoh tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya dan itu berpotensi, dan seterusnya," ucapnya.

Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan

Yassierli mengatakan, saat ini menjadi momentum untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan Indonesia. Upaya ini dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, termasuk serikat buruh.

"Jadi alhamdulillah kalau semangat kita teman-teman hari ini kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan itu ada dan ini modal yang baik buat kita untuk ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tantangan ketenagakerjaan semua," jelas dia.

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mendorong adanya pembahasan bersama antara pemerintah, pemasok gas dan pelaku usaha terkait pasokan serta harga gas bumi guna mendukung peningkatan utilisasi dan daya saing industri keramik nasional.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan gas bumi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan dan daya saing industri keramik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat hadir untuk mencarikan solusi atas persoalan harga dan pasokan gas yang masih menjadi tantangan bagi industri.

Menurut Edy, kenaikan harga gas tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami sejumlah negara pesaing. Thailand, misalnya, yang sebelumnya menikmati harga gas sekitar USD 9 per MMBTU, kini mengalami kenaikan hingga sekitar USD 12 per MMBTU.

Sementara di Malaysia, harga gas yang sebelumnya berada di kisaran USD 9,4 per MMBTU kini diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar USD 10-11 per MMBTU.

Meski demikian, kondisi di Indonesia dinilai memiliki tantangan tersendiri. Industri keramik saat ini hanya memperoleh sekitar 40 persen pasokan gas dengan harga khusus USD 7 per MMBTU.

Sementara sisa kebutuhan harus dipenuhi dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga rata-rata harga gas yang dibayar industri mencapai sekitar USD 15 per MMBTU.

"Kondisi ini yang kami khawatirkan karena dapat mengganggu target peningkatan utilisasi industri," ujar Edy dikutip dari Antara, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan semakin tinggi tingkat produksi dan utilisasi pabrik maka kebutuhan serta biaya energi juga akan meningkat. Oleh karena itu, industri membutuhkan dukungan agar tetap mampu bersaing dengan produk impor maupun produsen dari negara lain.