Sukses

Menhub: Lahan Jadi Kendala Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan sangat lambat, apa penyebabnya?

Liputan6.com, Jakarta - Sejak peletakan batu pertama (groungbreaking) pada Januari 2016 lalu, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan sangat lambat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam proyek ini, yaitu masalah pembebasan lahan, dana dan perizinan.

"Makanya dua alternatif itu (masalah), tanah atau uang atau perizinan. Kalau saya duga tanah bukan masalah yang mudah. Tanahnya banyak dan ada di mana-mana," ujar dia di Gedung BPK, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Oleh sebab itu, lanjut Budi, progres dari proyek tersebut masih tidak sesuai dengan target, meski sudah bertahun-tahun berjalan. "Iya belum sesuai dengan rencana," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Budi menyatakan pada pekan depan akan memanggil direksi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk mendapatkan penjelasan soal progres dari proyek ini.

"Saya belum update lagi dengan direksi. Saya baru undang minggu depan. Agendanya ya kita evaluasi. Progresnya berapa persen. Handicapnya apa. Apa masalah dana atau lahan. Kan selama ini pembebasan lahan. Nanti kita lihat lahannya siapa saja (yang bermasalah). Prosesnya akan seperti apa, cara orang-orang pembebasan (lahannya) bagaimana," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Studi Kelaikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Rampung November

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan studi kelaikan kereta cepat Jakarta-Surabaya akan rampung pada November 2018.

"KA Jakarta-Surabaya sedang dalam studi kelaikan oleh JICA. Memang rencananya November mereka akan memberikan kepada kita," kata Budi Karya seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/10/2018).

Tiga hal yang menjadi fokus dalam studi kelaikan tersebut adalah harganya harus lebih ekonomis, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus lebih banyak, serta porsi kontraktor harus seimbang antara dalam negeri dan asing. 

"Kita pikirkan mana yang lebih ekonomis, teknologi apa yang dipakai. Kedua TKDN, bagian konstruksi yang akan digunakan kita mengharapkan itu diprioritaskan. Ketiga, bagian mana kontraktor digunakan, kita juga minta dipikirkan, kontraktor lokal samalah persentasenya," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan masih berupaya agar biaya proyek tersebut berada di kisaran Rp 60 triliun.

Budi Karya menyampaikan kajian proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan rampung pada Agustus 2018. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan perihal proyek tersebut.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.