Sukses

Sri Mulyani Harap Konsumsi di Atas 5 Persen pada Kuartal III 2018

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan ini turut disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,14 persen. Angka ini cukup tinggi mengingat selama ini konsumsi rumah tangga Indonesia selalu di bawah 5 persen. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berharap konsumsi rumah tangga masih akan terjaga di kuartal III dan IV 2018. Mengingat Indonesia masih akan menghadapi beberapa perhelatan besar hingga akhir tahun. 

"Momentum untuk konsumsi dijaga di atas 5 persen terutama ada perhelatan Asian Games dan IMF. Asian Games ada di kota besar sehingga consumtion support-nya akan sangat signifikan," ujar dia di Kantor DJBC, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Sri Mulyani melanjutkan selain Asian Games dan pertemuan IMF-World Bank, konsumsi Indonesia masih akan disumbang oleh libur akhir tahun dan tahun baru. "Kemudian kita juga melihat tahun baru, masuk ajaran baru juga akan menimbulkan terhadap banyak barang kebutuhan sekolah," ujar dia. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, jika konsumsi terjaga di atas lima persen. Maka tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada target yang ditetapkan oleh pemerintah. 

"Kalau pertumbuhan ekonomi di atas 5, konsumsi harus tetap terjaga pertumbuhannya di atas 5 persen. Pertumbuhan kemari cukup tinggi 5,14 persen dan itu disumbang pertama inflasi konsisten rendah di kisaran 3 persen. Kita akan tetap bersama Bank Indonesia bersama sama jaga itu," kata dia.

 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Paparkan Pentingnya Pertumbuhan Ekspor bagi Ekonomi Indonesia

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, peningkatan ekspor sangat diperlukan untuk dongkrak pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah terus dukung perusahaan berorientasi ekspor melalui pemberian beberapa fasilitas fiskal.

Sri Mulyani menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam acara Gathering Eksportir Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pertemuan ini menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan nilai ekspor dan investasi Indonesia. 

"Pemerintah ingin ekonomi tumbuh kita harus tumbuh dengan ekspor yang lebih tinggi. Maka ekspor penting sekali. Penting bagi pemerintah bagaimana kita bisa memacu ekspor namun juga bagaimana kita mengurangi impor," ujar dia di Kantor Pusar DJBC, Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan konkrit yang dapat membantu menggairahkan ekspor berupa fasilitas fiskal dengan meniadakan pungutan perpajakan pada industri pengolahan barang bertujuan ekspor.

Peniadaan pungutan perpajakan diharapkan menimbulkan multiplier effect berupa peningkatan investasi, peningkatan ekspor dan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

Adapun berbagai skema kemudahan fiskal yang telah diberikan oleh pemerintah di antaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk supply bahan baku kepada perusahaan industri.

Selain itu, dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis untuk mendorong program ekspor nasional, Kemenkeu bersinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

Sinergi ini untuk memberikan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.

Serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing. 

Sri Mulyani menambahkan, pengusaha harus mampu memanfaatkan kondisi ekonomi global saat ini yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dia meminta pengusaha dapat melihat peluang dari setiap pergerakan ekonomi untuk mendongkrak ekspor. 

"Saya berharap bapak ibu menggunakan saat ini menjadi opportunity. Space ini untuk menambah ekspor anda. Tapi ada yang tidak punya modal, harusnya ke LPEI. Karena akan tidak masuk akal kalau bisnis Anda yang sudah punya order tapi tidak bisa cari modal," ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Hingga 31 Oktober, Defisit APBN Capai Rp 289 Triliun
Artikel Selanjutnya
Ada Tekanan Ekonomi Global, Pemerintah Bakal Beri Pengusaha Ruang Gerak