Sukses

Menteri Rini Minta Rumah Sakit BUMN Kurangi Impor Vaksin

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno meminta kepada Rumah Sakit (RS) BUMN untuk saling bersinergi dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanannya kepada seluruh masyarakat.

Salah satu sinergi yang dilakukan adalah menggunakan produk-produk dari perusahaan pelat merah yang memiliki bisnis di bidang produksi obat-obatan dan alat kesehatan.

Dicontohkan Rini, saat ini ada Kimia Farma yang memproduksi berbagai obat generik dan Bio Farma yang dikenal mampu memproduksi berbagai macam vaksin.

"Jadi harapannya nanti ada semacam vaksin corner di mana berbagai macam vaksin bisa diberikan di semua rumah sakit BUMN. Jadi mari kita bersinergi, kita dukung Bio Farma, jangan malah impor," kata Rini di RS Pelni, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Rini menyadari, kebutuhan vaksin di dalam negeri dan dunia setiap tahunnya terus meningkat. Untuk itu, dengan sinergi antar BUMN ini bisa meningkatkan daya saing Bio Farma sendiri, baik di dalam negeri atau di luar negeri.

Tak hanya itu, Rini juga mengingatkan kepada rumah sakit BUMN untuk mengedepankan peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi. Dengann begitu akan memudahkan masyarakat untuk berobat. Selain itu, dengan IT, memudahkan para dokter dan manajemen untuk bekerja.

"Jadi tidak hanya pelayanan ke pasiennya tapi sistemnya dibangun secara digital. Jadi buat aplikasi yang nantinya dengan ponsel, kalau mau ketemu dokter kulit, bisa pakai aplikasi, tahu dapat antrian nomor berapa dan datang jam berapa, jadi tidak perlu nunggu berjam-jam," pungkas Rini Soemarno.

1 dari 2 halaman

Menteri Rini Akui Tak Mudah Wujudkan Keinginan Presiden Jokowi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku bersyukur bisa membawa BUMN terus berkembang sampai saat ini. Alhasil sejak berdiri pada 1998 hingga saat ini, aset dari 143 BUMN melonjak dari Rp 438 triliun menjadi Rp 7.212 triliun.

Di depan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng dan Mustafa Abubakar, Rini bercerita bahwa tugas BUMN di masa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mudah. Indonesia melalui BUMN harus bisa melompat dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur.

Untuk itu, berbagai proyek kini banyak ditargetkan ke BUMN, terutama proyek-proyek yang kurang diminati oleh swasta. Inilah yang menjadi tantangan terberat Rini Soemarno saat menjabat sebagai menteri BUMN.

"Yang paling itu ketika kita BUMN melalui PLN diminta bangun power plant dengan total kapasitas 35 ribu megawatt (MW). Padahal sejak Indonesia merdeka sampai 2014 itu kapasitasnya hanya 46 ribu MW," cerita Rini di Kementerian BUMN, Jumat (13/4/2018).

Namun demikian, Rini Soemarno mengaku bersyukur karena hingga saat ini proyek tersebut sudah diselesaikan sebesar 17 ribu MW dan sisanya akan diselesaikan pada 2021.

Tak hanya itu, tugas yang tak kalah berat adalah pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi seperti salah satunya jalan tol.

Saat Rini mendapat mandat untuk menduduki jabatan Menteri BUMN, panjang jalan tol di Indonesia hanya 600 km. Namun, Presiden Jokowi menargetkan hingga 2019 harus harus ada terbangun 1.800 km jalan tol.

Selain itu, Rini mengaku Presiden Jokowi juga menargetkan inklusi keuangan di Indonesia hingga 2019 harus bisa 70 persen.

Dengan kata lain, 70 persen masyarakat Indonesia harus memiliki akses ke perbankan. Padahal saat ini inklusi keuangan itu masih 30-40 persen.

"Waktu saya diberi tanggung jawab itu terus terang saya bingung. Saya kalau diberi tugas saya analisis gimana ini dilakukan dengan tools yang saya miliki. Yang paling susah dan saya takutkan itu soal financial inklusi. Karena saya tahu Bank BUMN tidak pernah akur. Bagaimana bisa tercapai kalau Dirut perbankan tidak bisa duduk bersama. Tapi sekarang sudah duduk bersama. Alhamdulillah," cerita Rini.

Maka dari itu, dengan tingginya kepercayaan Rini kepada para pimpinan BUMN, dirinya optimistis mampu menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan Pesiden Jokowi tersebut.

Artikel Selanjutnya
Menteri Rini Sudah Ajukan Nama Calon Dirut Pertamina ke Jokowi
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Tugaskan Bulog Beli Gula Petani Rp 9.700 per Kg