DPR dan Pemerintah Masih Bahas Revisi UU PNBP

Sri Mulyani mengatakan, urgensi dari revisi UU PNBP ini lantaran aturan tersebut ada sejak 1997, sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini.

"Untuk PNBP, UU-nya 1997 dikeluarkan, yaitu sebelum UU Keuangan Negara (Nomor 17 Tahun 2003). Ada inkosistensi antara UU PNBP dan UU keuangan negara sehingga salah satu revisinya adalah bagaimana membuat dua aturan tersebut sinkron dan kpnsisten sehingga tidak menjadi sumber ketidakpastian terutama bagi kementerian/lembaga (K/L)," jelas dia.

Selain itu, selama ini muncul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait K/L yang melakukan pungutan PNBP di luar aturan yang berlaku. Oleh sebab itu Sri Mulyani menilai perlu adanya penegasan kembali terkait dengan prinsip dasar pungutan seperti siapa yang boleh memungut, bagaimana izin memungut dan penggunaan pengutannya.

"Jadi ada berbagai area yang kami memberikan penegasan dan perbaikan berorientasi pada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kepastian (bahwa) tidak selalu berhubungan dengan pemerintah dia tidak tahu apakah akan dipungut dalam rangka apa. Ini ditegaskan dalam RUU ini," ungkap dia.

Sri Mulyani berharap, kelanjutan dari pembahasan revisi UU PNBP ini bisa segera lakukan dengan DPR.‎ "Dan saya harap bisa segera memulai pembahasan lagi secepatnya sesuai dengan kecepatan pembahasan dengan dewan," ujar dia.