Profil JP Morgan, Bank yang Diputus Kerja Samanya oleh RI

JP Morgan Chase mendapat ijin untuk beroperasi di Indonesia pada tahun 1968. Hal tersebut diikuti dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1978.

Sejak tahun 2012, JP Morgan telah didapuk penanggung sebanyak hampir US$ 14 miliar penjualan obligasi pemerintah Indonesia. Tahun lalu, mencapai US$ 3,4 miliar.

JP Morgan pernah terlibat kasus di beberapa negara selain di Indonesia. Bank ini sepakat untuk membayar denda bernilai U$ 2,5 miliar kepada pemerintah dan ganti rugi untuk korban skema Ponzi Bernie Madoff. Ini merupakan denda terbesar di Amerika.

Dalam sebuah persetujuan dengan Kejaksaan Amerika, JP Morgan setuju membayar US$ 1,7 miliar karena gagal memantau rekening Madoff di Bank itu. Rekening tersebut akhirnya dipergunakan Madoff untuk melaksanakan penipuannya sehingga menyebabkan para investor dirugikan sebesar US$ 17 miliar.

Selain itu, JP Morgan juga pernah tersangkut kasus di Inggris. Pada September 2013, JP Morgan dijatuhi denda hampir US$ 1 miliar dalam kasus terpisah yang dikenal sebagai kasus perdagangan saham si "Paus London".

Skandal ini muncul akibat praktek perdagangan obligasi oleh seorang mantan pegawai bank tersebut bernama Bruno Iksil, yang melakukan perjudian besar pada pasar keuangan cabang JP Morgan di Inggris.

Terakhir adalah kasus di China. Dalam kurun waktu tujuh tahun, JP Morgan Chase telah merekrut tidak kurang dari 200 tenaga, baik pegawai penuh maupun kontrak atas permintaan klien dan calon klien.

Lebih dari separuhnya berasal dari referensi pejabat pemerintah dan petinggi BUMN Tiongkok. Hal ini dinilai sebagai praktek KKN demi melancarkan urusan bisnis bank tersebut.

Tidak ada tuntutan pelanggaran kriminal kepada JP Morgan Chase. Penyelesaian kasus ini sepenuhnya dilakukan dengan hukuman denda.

Selain mengakui kelalaiannya, pihak JP Morgan juga telah memecat enam eksekutifnya yang terbukti terlibat dalam skema Sons and Daughters program tersebut. (Vna/Nrm)