40% Warga RI Belum Mampu Beli Rumah Tanpa Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia melaporkan bahwa penyediaan perumahan yang terjangkau menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Hal itu mengingat 40 persen rumah tangga menengah tidak mampu menjangkau perumahan formal tanpa bantuan subsidi.

Berdasarkan laporan Bank Dunia berjudul perkembangan triwulanan perekonomian Indonesia di tengah volatilitas dunia Oktober 2015 yang ditulis Senin (23/11/2015), 40 persen rumah tangga terbawah di Indonesia dapat dikatakan tidak dapat menabung dan tidak mampu membeli unit sangat sederhana senilai Rp 15-30 juta tanpa subsidi besar-besaran.

Adapun salah satu hal yang menghambat kepemilikan perumahan itu adalah keterjangkauan. Terbatasnya inklusivitas keuangan, penghasilan rendah, dan terbatasnya tabungan rumah tangga membuat akses ke sektor perumahan formal sulit dijangkau.

Akibatnya, hanya 20 persen rumah tangga terkaya yang mendapatkan perumahan melalui pasar komersial formal. Selain itu, kondisi kekayaan dan produk domestik bruto (PDB) Indonesia serta penetrasi pinjaman dengan agunan masih terbatas.

Pinjaman dengan agunan terhambat oleh berbagai faktor rumit. Pertama, sebagian besar orang Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mengajukan agunan tanpa bantuan subsidi, sementara program-program subsidi pemerintah terkait agunan belum berjalan baik akibat kurangnya pendanaan dan rancangan yang buruk.

Kedua, lebih dari 60 persen orang Indonesia belum menjadi bagian dari angkatan kerja formal dan karenanya tidak memiliki akses memadai ke sistem keuangan.

Ketiga, sektor perbankan kurang memiliki akses ke pendanaan terjangkau dan berjangka panjang dari pasar modal, sedangkan pasokan rumah baru dengan harga terjangkau seringkali berada di lokasi yang kurang ideal sehingga mendorong kaum miskin perkotaan ke pinggiran kota.

Keuangan tak memadai dan harga lahan di tengah kota yang tinggi membuat rumah tangga berpenghasilan rendah kerap terpaksa membeli rumah di pinggiran kota.

Akibatnya, rumah tangga ini akhirnya harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya transporasi yang lantas menimbulkan dampak negatif lebih luas terkait kemacetan dan pola pengembangan ruang kota yang tidak ekonomis ataupun berkelanjutan.

Kegagalan dalam penyediaan perumahan terjangkau telah berkontribusi pada berkembangnya daerah kumuh. Diperkirakan 12,2 persen penduduk kota saat ini tinggal di daerah kumuh yang luasnya mencapai 38.430 hektar.

Pemerintah pun telah menjadikan pengatasan kekurangan perumahan dan penyediaan perumahan terjangkau sebagai agenda prioritas kebijakan eksplisit dan telah mengusulkan peningkatan belanja sektor perumahan secara signifikan.

Rencana yang ada meliputi skema tabungan wajib perumahan serta inisiatif ambisius yang disebut sebagai program satu juta rumah. Program ini bertujuan untuk membangun rata-rata 1 juta unit perumahan per tahun selama 5 tahun ke depan.

Meski ambisius, sasaran yang ditetapkan pemerintah cukup layak mengingat kebutuhan akan perumahan terjangkau akibat terbentuknya rumah tangga baru setiap tahun serta kekurangan perumahan yang ada pada saat ini. Peningkatan belanja pemerintah dalam sektor perumahan sangat berpotensi untuk memperbaiki kondisi perumahan.

Namun, untuk mewujudkan hal itu, kebijakan perumahan sebaiknya diarahkan kembali ke rumah tangga berpendapatan rendah. Bank Dunia menilai selama ini belanja publik untuk sektor perumahan tidak selalu adil.