Respons Pemerintah Soal Penilaian IMF hingga S&P Terhadap Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah lembaga internasional mempertahankan penilaian positif terhadap ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pemerintah menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi, peringkat utang, hingga prospek pasar keuangan menunjukkan fundamental ekonomi nasional tetap kuat.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Juli 2026 masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2026.

Di saat yang sama, proyeksi pertumbuhan negara berkembang di Asia direvisi turun dari 5,1% menjadi 5%. Asian Development Bank (ADB) juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,2%, sedangkan proyeksi pertumbuhan Asia Tenggara diturunkan dari 4,7% menjadi 4,6%.

“Publikasi lembaga-lembaga internasional tersebut harus kita anggap sebagai sinyal positif bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki ketahanan yang tinggi di tengah lingkungan global yang sangat dinamis,” kata Ferry dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Selain proyeksi pertumbuhan, Ferry menyebut pasar keuangan domestik mulai menunjukkan pemulihan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak di kisaran 6.000 poin setelah sempat mengalami volatilitas akibat tekanan global.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat S&P kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil atau tetap berada dalam kategori investment grade. Penilaian tersebut melengkapi keputusan serupa yang sebelumnya diberikan Moody’s.

“Status investment grade yang dipertahankan S&P mencerminkan kepercayaan lembaga pemeringkat terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Momentum ini perlu terus kita jaga,” ujarnya.

Menurut Ferry, pengakuan lembaga internasional tidak hanya didasarkan pada kinerja makroekonomi, tetapi juga perbaikan tata kelola. Penilaian tersebut mencakup efektivitas kelembagaan, kepastian kebijakan (policy predictability), transparansi, aksesibilitas pasar, dan efisiensi infrastruktur pasar keuangan.

“Kepercayaan harus diraih dan terus dijaga. Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ferry.