Pengusaha Nilai Tak Efisien Jokowi Berkantor di Bogor

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan lebih banyak beraktivitas di Istana Bogor dibanding di Istana Merdeka mulai awal pekan ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi Sukamdani mengatakan, keputusan tersebut dirasa kurang tepat. Menurut Haryadi, hal semacam ini tidak perlu dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Ini merepotkan, menterinya ada di Jakarta semua. Menurut saya tidak perlu seperti itu juga. Ini kan menyangkut efektifitas kerja juga, bolak balik ke sana saja sudah 1 jam," ujar Haryadi di Jakarta, Kamis (19/2/2015).

Terlebih lagi, lanjut Haryadi, negara telah menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh presiden di Istana Merdeka dan Istana Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Hal ini harusnya dimanfaatkan dengan baik oleh presiden.

"Menurut saya kurang pas karena sudah disediakan tempat berkantor di Istana Negara berdekatan dengan Wakil Presiden. Kan sudah sediakan fasilitas semua di sana," lanjutnya.

Dia menjelaskan, posisi Istana Merdeka dan Istana Negara yang berada di pusat ibukota selama ini telah memudahkan presiden dalam berkegiatan. Dengan pindah ke Istana Bogor, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak efisien dan efektif lagi.

"Kenapa Istana Megara semua di situ? Karena di ring 1 itu gedung pemerintahan semua, swasta tidak boleh di Jalan Medan Merdeka. supaya mudah koordinasinya, esensinya itu," kata dia.

Meski demikian, segala keputusan tetap ada di tangan presiden. Haryadi hanya berharap Presiden Jokowi berkantor di Istana Bogor ini tidak mengganggu kinerja pemerintahan.

"Memang terserah beliau, karena beliau yang jadi presiden. Cuma kalau kami melihat efisiensi dan efektifitasnya. Nanti kan merepotkan juga orang yang dipanggil. Banyak yang lebih penting dibandingkan urusan berpindah kantor," kata Haryadi. (Dny/Ahm)