Sukses

Dampingi Ahok, BPKP Audit Dugaan `Mark Up` Tender Bus Transjakarta

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) mengaku tengah mengaudit pengadaan bus Transjakarta atas dugaan mark up. Dugaan ini dilontarkan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kami tengah mendampingi pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta untuk audit ulang pengadaan bus Transjakarta," ujar Kepala BPKP Mardiasmo usai acara 'Kick Off Meeting dan Anugerah Teppa 2013' di Jakarta, Senin (24/2/2014).

Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya perlu mengevaluasi tender bus Transjakarta mengingat pengadaan sudah terjadi. Artinya, BPKP harus kembali mengaudit seluruh proses tender yang telah berlangsung.

"Ini kan sudah terjadi. Ibaratnya jika audit dilakukan dari A sampai Z, ini kita balik dari Z ke A. Jadi review kembali mulai dari pengadaan tender dan lainnya," tambah dia.


Meski begitu, Mardiasmo mengakui belum menemukan kejanggalan dari tender tersebut karena baru tahap awal audit. "Harusnya dari awal minta pendampingan (audit). Kalau kayak gini kan ibaratnya nasi sudah jadi bubur. Tapi ya masih tetap diusahakan," pungkasnya.

Seperti diketahui, terkait masalah bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang karatan dan rusak, Pemprov DKI akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI untuk melakukan audit pada pengadaan bus tersebut.

"Kesimpulan secara dokumen mereka benar semua. Cuma jadi persoalan barangnya seperti apa. Makanya libatkan BPK aja, itu kan boleh kita bayar karena sudah lewat 50 hari," ujarnya.

Sebab, pihak yang merakit badan atau bodi bus BKTB berasal dari perusahaan karoseri lokal. Hanya chasis atau kerangka dan mesin yang diimpor dari China dengan kualitas yang kurang baik.

Pria yang karib disapa Ahok itu juga mempertanyakan lisensi internasional bus-bus sedang yang baru. Menurut dia, terkesan pihak Dinas Perhubungan DKI membeli bus asal luar negeri. Padahal, barang luar negeri belum tentu berstandar internasional.

Ini yang menang itu China. Udah keliatan dong. Akan membeli bus tingkat internasional. Yang datang bus China, memang luar negeri tapi belum tentu lisensi internasional. Kayak ayam kampung dibeli orang bule. Sudah di luar negeri dikiranya internasional," kata pria yang karib disapa Ahok itu.

Sehingga, ia menduga terdapat mark up atau manipulasi harga dalam pengadaan bus tersebut karena ketidaksesuaian spesifikasi. Selain itu, menurut dia terdapat indikasi oknum yang mengarahkan perusahaan yang menang tender.

"Justru itu memang ada indikasi mark up kalau menurut kita. Ini panitia lelangnya bermasalah tapi ini mesti inspektorat ini terlalu dipaksakan pengadaan barang itu. Nah itu kita mesti telitu dulu," tegas Ahok. (*)