Lurah Warakas, Jakarta Utara, Mulyadi yang menentang kebijakan lelang lurah dan camat mengaku dihubungi staf Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok. Mulyadi dihubungi staf Ahok sebelum berangkat ke RS Harapan Kita untuk memeriksa penyakit Jantung yang dideritanya.
"Tadi pagi ditelepon, saya ditanyakan kenapa melontarkan pernyataan itu. Tapi saya jelaskan seperti apa yang telah diberitakan media, tapi hanya sebatas mempertanyakan. Saya belum disuruh ke Balaikota atau menghadap siapa pun," kata Mulyadi di kantornya, Jakarta Utara, Selasa (30/4/2013).
Mulyadi mengaku siap menghadapi segala risiko terhadap pernyataan yang dikeluarkannya itu. Mulyadi tetap menolak kebijakan lelang jabatan dan lurah yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Ahok.
"Pernyataan saya benar, enggak ada yang perlu ditakuti. Saya siap menghadapi risikonya," ucapnya.
Sebelumnya, Mulyadi menentang kebijakan Gubernur DKI tentang lelang jabatan lurah dan camat. Menurutnya, jabatan bukanlah barang bekas yang bisa dilelang. "Memangnya lurah itu besi rongsokan? barang bekas? Kenapa dilelang?" tutur Mulyadi.
Mulyadi dengan keras menolak program lelang jabatan camat dan lurah karena dinilai melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Program ini pun dianggapnya tak memiliki konsep yang jelas. Karena itu, Mulyadi pun enggan mendaftarkan diri sebagai salah satu calon peserta lelang jabatan ini. (Frd)
"Tadi pagi ditelepon, saya ditanyakan kenapa melontarkan pernyataan itu. Tapi saya jelaskan seperti apa yang telah diberitakan media, tapi hanya sebatas mempertanyakan. Saya belum disuruh ke Balaikota atau menghadap siapa pun," kata Mulyadi di kantornya, Jakarta Utara, Selasa (30/4/2013).
Mulyadi mengaku siap menghadapi segala risiko terhadap pernyataan yang dikeluarkannya itu. Mulyadi tetap menolak kebijakan lelang jabatan dan lurah yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi dan Ahok.
"Pernyataan saya benar, enggak ada yang perlu ditakuti. Saya siap menghadapi risikonya," ucapnya.
Sebelumnya, Mulyadi menentang kebijakan Gubernur DKI tentang lelang jabatan lurah dan camat. Menurutnya, jabatan bukanlah barang bekas yang bisa dilelang. "Memangnya lurah itu besi rongsokan? barang bekas? Kenapa dilelang?" tutur Mulyadi.
Mulyadi dengan keras menolak program lelang jabatan camat dan lurah karena dinilai melanggar Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Program ini pun dianggapnya tak memiliki konsep yang jelas. Karena itu, Mulyadi pun enggan mendaftarkan diri sebagai salah satu calon peserta lelang jabatan ini. (Frd)
