Hasil Rekomendasi Muskerwil ke-II PWNU Gorontalo, Soroti Kekerasan Seksual

Abdullah Aniq Nawawi, Perwakilan dari PWNU Gorontalo bersama jajaran pengurus lainnya saat Jumpa Pers serta sosialisasi hasil Muskerwil ke-II (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) ke-II pada 11-12 Mei lalu di Asrama Haji, Kota Gorontalo. Kegiatan yang mengangkat tema 'Menaja Khidmah Inklusih Nahdlatul Ulama Gorontalo' itu ternyata menyoroti berbagai macam isu dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting untuk dilaksanakan ke depan.

Rekomendasi itu disampaikan PWNU Gorontalo dalam diskusi dan jumpa pers serta sosialisasi hasil Muskerwil ke-II yang dilaksanakan di Kedai Kopi Olami, Jl. HB Jassin, Kelurahan LImba B, Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Rekomendasi pertama yaitu, menjamin ruang aman yang inklusi dan setara untuk perempuan dan anak. Dimana, PWNU Gorontalo memastikan komitmen bersama lintas lembaga dan sektor dalam pencegahan terjadinya praktek asusila.

“Kami juga mendorong adanya sosialisasi regulasi pencegahan kekerasan seksual dan perundungan di kepengurusan NU Gorontalo serta lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi kepada NU Gorontalo,” kata KH. Abdullah Aniq Nawawi, Perwakilan dari PWNU Gorontalo

Kedua, PWNU Gorontalo juga menyoroti masalah radikalisme dan toleransi antar-umat beragama. Pengurus NU di tingkatan wilayah dan cabang didorong mengoptimalkan pelaksanaan lailatul ijtima’ dengan melibatkan instansi pemerintah dalam pengarusutamaan moderasi beragama.

“Kami juga mendorong pemerintah daerah dan semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap sebaran narasi kebencian berbasis suku dan agama di Gorontalo,” jelas Gus Aniq, sapaan akrabnya.

Simak juga video pilihan berikut:

Mulai besok, 11 Februari 2024 pemilu memasuki masa tenang. Meski begitu, potensi pelanggaran pemilu masih besar, khususnya politik uang dan pelanggaran alat peraga kampanye atau APK. Lalu bagaimana langkah Bawaslu ? Berikut cuplikan jawaban komisione...

2 dari 3 halaman

Fenomena Bunuh Diri

Ketiga, masalah kesehatan mental juga menjadi salah satu hal yang penting disoroti oleh PWNU Gorontalo. Pasalnya, beberapa bulan di tahun 2023, fenomena bunuh diri (bundir) di Gorontalo terus mengalami peningkatan yang signifikan.

“Sehingga, kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan urgensi layanan konseling terjangkau, khususnya bagi masyarakat dan atau keluarga miskin,” Gus Aniq yang juga menjabat selaku Steering Committee (SC) Muskerwil ke-II PWNU Provinsi Gorontalo

Keempat, PWNU Gorontalo juga memberikan perhatian khusus soal masalah tengkulak dan kemandirian petani. Dimana, keberadaan tengkulak dinilai memberikan dampak yang negatif terhadap kemandirian petani di Gorontalo.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memastikan terbangunnya model ketahanan dan keamanan pangan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. Kami juga mendorong pemda melakukan evaluasi dan perbaikan rantai pasok di empat sektor itu,” ujar Gus Aniq

Selain itu, Gus Aniq juga bilang, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan ketat harga dan penetapan harga dasar komoditas; serta mengoptimalisasi peran Baznas microfinance terhadap usaha pertanian.

“Kami juga mendorong pembentukan koperasi di tingkatan PWNU dan/atau PCNU Kabupaten Kota; dan kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi terhadap asuransi pertanian dan peternakan,” ungkapnya.

Kelima, masalah-masalah Agraria dan pengelolaan sumber daya alam di Gorontalo juga masuk dalam rekomendasi Muskerwil ke-II. Dimana, PWNU Gorontalo meminta perusahaan skala besar dalam mengalokasikan CSR harus tepat guna dan tepat sasaran.

Gus Aniq bilan, pihaknya juga akan membangun kerjasama dengan pemerintah,serta berbagai pihak untuk implementasi model perhutanan sosial yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Tak hanya itu, kata Gus Aniq, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Gorontalo berbasis pengelolaan berkelanjutan dan kemaslahatan (green economy). PWNU Gorontalo didorong membuat perumusan model manajemen konflik tata kelola sosial ekonomi yang berkaitan dengan SDA.

“Kami juga mendorong pemerintah daerah dan perusahaan tambang skala besar melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat lingkar tambang dengan memperkuat kelembagaan Bumdes dan Koperasi. Kami mendesak lahirnya lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pekerja tambang,” tegasnya

3 dari 3 halaman

Politik Uang Pilkada

Ilustrasi Politik Uang (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Keenam, PWNU Gorontalo juga menyoroti soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Money politik dan Politik Inklusi. Dimana, organisasi muslim terbesar di Indonesia ini akan mendorong pendidikan politik bagi pemilih pemula dan kelompok disabilitas yang akan dilakukan jauh sebelum pelaksanaan Pemilu/Pilkada.

Buka hanya itu, PWNU Gorontalo juga akan membentuk Desk Pilkada untuk meningkatkan partisipasi warga Nahdliyin dalam pilkada dan melakukan pengawasan partisipatif serta membentuk jejaring tokoh NU sebagai garda demokrasi.

“Kami mendorong pihak penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) agar menjalankan perintah regulasi UU Pemilu secara maksimal,” katanya

Terakhir: PWNU Gorontalo mengambil isu Keagamaan, Pendidikan, Budi Pekerti dan Kearifan Lokal menjadi point ketujuh dari rekomendasi hasil Muskerwil ke-II.

Dimana, PWNU Gorontalo akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Buta Huruf Al- Qur’an pada semua tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama di Provinsi Gorontalo, serta badan-badan otonomnya.

Gus Aniq menjelaskan, Satgas tersebut bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengentasan buta huruf Al-Qur’an, baik program kepada anggota organisasi maupun non anggota organisasi.

“Kami juga akan membentuk kelompok pelaksana penyelenggaraan jenazah yang bersertifikat Nahdlatul Ulama hingga ke jenjang desa atau dusun,” ujarnya

Pihaknya juga akan mendorong pemerintah untuk memastikan penerapan kurikulum muatan lokal terkait kearifan dan tradisi Gorontalo sebagai basis identitas Masyarakat. Ia bilang, pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dalam rekrutmen siswa tanpa diskriminatif.

“Kami mendorong lahirnya Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat pekerja tambang,” pungkasnya.